Logo Tunisian General Labour Union/en.wikipedia.org
Hiramedia : Sejak Presiden Qais Saied mengeluarkan dekrit pembubaran Parlemen dan pencopotan Perdana Menteri, 25 Juli 2021 yang lalu, situasi politik di negeri Afrika Utara itu terus memanas. Perseteruan antara Presiden Saed dengan sejumlah ketua partai politik yang memiliki kursi di Parlemen, utamanya Partai En-Nahdah tampak berlum berakhit.
Presiden Saied berdalih untuk kembali kepada konstitusi dalam situasi “luar biasa” dan akan melakukan perubahan-perubahan. Serikat Buruh mengumumkan penolakannya untuk “mendukung mutlak” tindakan Said, dan Ghannouchi memperingatkan
Serikat Buruh Umum Tunisia mengumumkan bahwa serikat pekerja menolak “dukungan mutlak” untuk tindakan Presiden Kais Saied, sementara Rashid Ghannouchi, ketua parlemen yang dibekukan, mengatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali, suka atau tidak suka”.
“Negara kita memiliki semua potensi untuk sukses, tetapi tidak menemukan siapa untuk menyelamatkannya, dan hari ini membutuhkan setiap jiwa patriotik untuk mereformasi dan menyelamatkan negara,” kata Sekretaris Jenderal Persatuan, Noureddine Taboubi, dalam pidatonya di sela-sela simposium yang berafiliasi dengan organisasi tesebut dilansir aljazeera.net (27/11/2021).
Taboubi menambahkan, “Kami mengharapkan tindakan yang diambil pada 25 Juli lalu oleh Presiden, dan kami mengatakan bahwa opsi baru diperlukan untuk membangun masa depan Tunisia, sehingga mengambil pelajaran dari kesalahan sebelumnya. Hanya saja, hinga saat ini tidak ada faktor pendorong yang positif walaupun telah dilakukan sejumlah prosedur dan tindakan, sehingga organisasi buruh (pekerja) seperti membayar cek kosong.
Diberitajan pada tanggal 29 Oktober, Serikat Buruh Tunisia menuntut Saied untuk mempercepat berakhirnya situasi luar biasa di negara ini dan untuk menentukan prospek dengan cara yang bisa menyediakan kondisi untuk stabilitas dan kelanjutan pembangunan demokrasi.
Di sisi lain, Rashid Ghannouchi, Ketua Umum Partai Ennahdah dan ketua parlemen yang dibekukan, mengatakan bahwa Parlemen akan kembali, “suka atau tidak suka”.
Ghannouchi menekankan, dalam pertemuan dengan para pemimpin Gerakan Ennahda di wilayah Bizerte (wilayah utara), bahwa Parlemen adalah otoritas konstituen dan telah mencapai banyak hal. Ia menambahkan bahwa musuh-musuh revolusi bekerja untuk mendistorsinya.
Pada 25 Juli, Saied mengumumkan langkah-langkah luar biasa, termasuk membekukan parlemen, mencabut kekebalan para wakilnya, membatalkan badan pemantau konstitusi mengeluarkan undang-undang dengan keputusan presiden, mengepalai Kejaksaan Umum, memberhentikan Perdana Menteri, dan mengambil alih otoritas eksekutif dengan bantuan dari pemerintah yang menunjuk Najla Boden sebagai ketuanya.
Sumber: Al Jazeera + Anatolia
