Above: an anti-coup demonstration, Tunis, October 10, 2021. Below: a pro Kais Saied demonstration, Tunis, October 3, 2021/en.wikipedia.org
Situa berita Alarabiya.net yang bermarkas di Dubai Uni Emirat Arab Hari Jumat memuat laporan tentang krisis ekonomi yang dialami Tunisia akibat distabilitas politi.
Mengutip keterangan Serikat Buruh Umum Tunisia (Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT ) negara itu sedang mengalami krisis ekonomi dan sosial yang mencekik, akibat dari ketidakstabilan politik.
Keterangan tersebut disampaikan Asisten Sekretaris Jenderal Persatuan Serikag Buruh Tunisia, Hafeez Hafeez, yang mengingatkan tentang pentingnya stabilitas politik. Ia mengatakan: “Stabilitas politik akan menghidupkan kembali ekonomi dan membuat kepercayaan pihak eksternal di Tunisia besar, akan memberi harapan untuk Tunisia, dan tidak akan membuat tangan gemetar di dalam kekuasaan eksekutif.”
Dalam dalam wawancara dengan Radio Shams FM, Hafeeez Hafeez kembali menegaskan tuntutan Serikat Buruh yang meminta perlunya road map yang jelas, utamanya aspek politik terkait penyelenggaraan undang-undang pemilu. Dia juga mengatakan bahwa “tidak masuk akal bagi Tunisia untuk hidup dalam bayang-bayang dua orang yang memimpin eksekutif.”
Serikat Buruh mendukung keputusan yang diambil oleh Presiden Kais Saied pada 25 Juli, yang menurutnya ia menangguhkan Parlemen dan mengambil alih otoritas eksekutif, tetapi menuntut peta jalan (road map) untuk mengakhiri fase luar biasa dan menentukan prospek untuk menyediakan kondisi stabilitas untuk mengakhiri ketidakpastian situasi umum di negara ini.
Presiden Kais Saied Kamis (18/11/2021) mengumumkan bahwa pekerjaan sedang dilakukan untuk mengatur jadwal reformasi sistem politik semi-Parlementer yang telah berjalan sejak 2011, yang menurut Presiden Saed gagal mencapai stabilitas dan menyebabkan disintegrasi negara dan mengancam kesatuannya.
Dalam konteks lain, Serikat Buruh menegaskan bahwa sesi dialog tentang agenda negosiasi sosial dan kenaikan gaji karyawan dengan Perdana Menteri Najla Boden adalah positif.
Sebagai catatan, pada bulan Juli 2021, Presiden Kais Saied membubarkan pemerintahan dan membekukan kegiatan Parlemen. Akibatnya, rakyat Tunisia turun ke jalan melalukan demonstrasi menentang pembekuan Parlemen dan pembubaran pemerintahan yang dilalukan Presiden Saied.
Kemudian, pada 11 Oktober 2021, ia mengangkat Najla Bouden untul membentuk pemerintahan baru.
sumber : alarabiya.net
