Menteri Luar Negeri Irak/twitter@Fuad_Hussein1
Hiramedia : Pemerintah Irak akan meminta tim perunding kepada pemerintahan Joe Biden untuk bernegosiasi mengenai keberadaan pasukan AS dan koalisinya di wilayah Irak. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein mengatakan Sabtu (23/1/2021) bahwa negaranya akan meminta pemerintahan Presiden AS yang baru, Joe Biden, untuk menunjuk tim perunding untuk membahas kelangsungan hidup pasukan militer di negara itu.
Diberitakan aljazeera.net (23/1/2021) Menteri Huad Husein menyampaikan rencananya tersebut dalam ceramah di Nahrain Center for Strategic Studies milik pemerintah di ibukota, Baghdad. “Kami akan meminta pemerintah AS yang baru untuk melanjutkan pertemuan dialog strategis dan menentukan tim negosiasi, dan kami akan membahas keamanan. dan masalah militer terkait dengan tetapnya pasukan AS di Irak, ” kata Husein dikutip aljazeera.net.
Pada tahun 2014, sekitar 5.000 tentara Amerika Serikat dikerahkan ke pangkalan militer di seluruh Irak, atas permintaan pemerintah, sebagai bagian dari koalisi internasional untuk memerangi ISIS, yang saat itu menduduki sepertiga dari wilayah negara itu.
Selama beberapa tahun terakhir, utaranya pada pemerintahan Presiden Trump Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya di Irak. Hanya saja, tidak ada statistik resmi yang menyebutkan mengenai jumlah dan perlengkapan pasukan Amerika yang masih berada di negara itu.
Pada bulan Agustus lalu, Baghdad dan Washington setuju untuk menarik pasukan Amerika dari Irak dalam waktu 3 tahun, seperti diumumkan Presiden AS Donald Trump selama kunjungan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kazemi ke Amerika Serikat.
Awal tahun ini, Parlemen Irak melakukan voting untuk mengakhiri masa tinggal militer asing di negara itu, menyusul pembunuhan komandan Pasukan Quds Iran, Qassem Soleimani, dan wakil kepala Otoritas Mobilisasi Rakyat, Abu Mahdi Al-Muhandis dalam serangan udara pasukan Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad. (Fath)
Sumber: Al Jazeera + Anatolia
