Bendera Uni Eropa/wikimedia.org/wikipedia.commons
Hiramedia : Situasi di laut Mediterania memanas akhir-akhir ini lantaran Turki dan Yunani bersitegang soal hak penguasaan atas kekayaan alam di luat tersebut yaitu berupa kandungan gas alam yang melimpah.
Beberapa minggu lalu, Yunani dan Siprus didukung Perancis mengadakan parade militer di kawasan tersebut, sehingga menambah tensi ketegangan di antara negara-negara di kawasan.
Menghindarai tensi ketegangan yang dapat mengancam keamanan kawasan, Komisi Eropa menyerukan dialog dengan Turki, dan memintanya untuk menahan diri dari langkah sepihak yang mungkin memicu ketegangan di Mediterania Timur. Juru bicara Komisi Eropa memperingatkan agar tidak menjatuhkan sanksi pada Turki jika dialog dengannya tidak membuahkan hasil.
Menurut laporan aljazeera.net, ( 1/9/2020), Komisi Eropa menyerukan dialog dengan Turki, dan memintanya untuk menahan diri dari langkah sepihak yang mungkin memicu ketegangan di Mediterania Timur, dan juru bicara Komisi Eropa memperingatkan agar tidak menjatuhkan sanksi pada Turki jika dialog dengannya tidak membuahkan hasil.
Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Berlin, di mana ketegangan antara Yunani dan Turki dibahas dengan latar belakang konflik di Mediterania Timur.
Dalam pidato Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dan Jerman Heiko Maas di Paris selama pertemuan dengan para Duta Besar Paris untuk negara-negara Eropa, Le Drian mengatakan, “Uni Eropa siap untuk berdialog, dan jika pengutukan dan sanksi yang kuat diperlukan terhadap Turki, Uni Eropa akan melakukannya.”
“Kami telah mengerahkan semua cara diplomatik untuk menciptakan kondisi untuk dialog yang lebih konstruktif dengan Ankara, karena Jerman dan Prancis menyepakati masalah ini,” tambahnya.
Selanjutnya, Maas mengatakan bahwa negara-negara Uni Eropa akan melindungi kedaulatan Yunani dan Siprus, dua anggota Uni Eropa sembari menambahkan, “Kami hanya bisa keluar dari situasi kritis ini melalui dialog.”
Dalam konteks yang sama, Maas menyatakan dukungannya terhadap proses dialog antara Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa Josep Borrell dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.
Menanggapi sikap pejabat Eropa tersebut, juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, Omar Celik mengkonfirmasi dalam tweet di Twitter bahwa “Turki adalah pihak yang paling dapat dipercaya jika Yunani ingin menyelesaikan krisis melalui jalur hukum.”
“Yunani akan melihat sejauh mana kesalahan yang dibuatnya jika lebih suka berpartisipasi dalam manuver militer dengan Prancis daripada bernegosiasi dengan Turki,” kata Celik, dan bahwa “Yunani akan tahu bahwa Turki memiliki tanggapan yang kuat untuk setiap langkah yang diambil.”
Glick menekankan dalam tweetnya bahwa Yunani “adalah salah satu yang menghalangi diplomasi dengan membuat perjanjian ilegal, dan menghindari penyelesaian masalah melalui cara diplomatik dan atas dasar hukum.”
Dia menunjukkan bahwa mempersenjatai pulau Mays Yunani adalah langkah terbaru yang dianggap sebagai contoh pembajakan oleh Athena, mengingat bahwa “mengarahkan senjata ke pantai Turki tidaklah rasional.”
Glek menekankan bahwa Yunani telah menjadi “perwakilan dari kebijakan pembajakan di Laut Aegea dan Mediterania melalui langkah-langkah ilegal yang diambilnya,” katanya.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki menolak pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana dia mengatakan bahwa negaranya “telah menarik garis merah dalam menghadapi aktivitas Turki di Mediterania timur.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Ankara “dengan tegas akan menghadapi mereka yang diyakini menarik garis merah terhadap penyebabnya yang adil.”
Dia menambahkan bahwa Turki “mampu menghalangi mereka yang mencoba dengan paksa untuk merugikan kepentingannya, dan bahwa konflik di Mediterania Timur tidak akan diselesaikan melalui dorongan dari negara-negara di luar kawasan.” ( fath)
Sumber: Agensi Al Jazeera +
