Was-was, Ketimpangan Sosial Akibat Pandemi Covid-19.

• Share on Facebook
• Tweet it
• Share on Google
• Pin it
• Share it
• Email

Ilustrasi ketimpangan sosial | seputarilmu.com

Beijing University of Aeronautics and Astronautics | 601B号房间 | 1号楼, 外国留学生宿舍 | 北京航空航天大学 | 北京市海淀区学院路 | 37學院路, 邮编 |100083 |

Faqih Ma arif FOLLOWCivil Engineering: Discrete Element | Engineering Mechanics | Finite Element Method | Material Engineering | Structural Engineering |

Ketimpangan sosial ialah sebuah akibat dari adanya kegagalan dalam pembangunan pada era globalisasi yang mana untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis dari masyarakat. Budi Winarno

Alur Deteksi Pandemi COVID-19
Pemerintah dengan sigap mengantisipasi penyebaran Pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan lima protokol diantaranya adalah Protokol kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan Perbatasan, Protokol Area Institusi Pendidikan, dan Protokol Area Publik dan Transportasi.

Secara jelas telah digambarkan bahwa pemerintah telah siap siaga dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Berikut alur pelaksanaan pemeriksaan bagi pasien penderita Pandemi COVID-19 dilansir dari media sosial twitter kemenkes.

Ilustrasi deteksi COVID-19 | kemenkes on twitter

Namun dalam kenyataannya, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan baik. Sebagai contoh pemeriksaan di bandara yang menjadi pintu masuk penyebaran Pandemi COVID-19 yang kurang mendapatkan perhatian serius. Bahkan, tercatat pada Minggu (15/03/2020) sejumlah pekerja asing dari Tiongkok sejumlah 49 orang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia, meskipun sudah ada larangan bagi warga Tiongkok untuk memasuki wilayah Indonesia. 

Kejadian di beberapa rumah sakit yang mana wartawan istana harus menunda pemeriksaan kesehatannya karena beberapa alasan. Pasien berinisial A yang baru saja perjalanan dari luar negeri yang juga seolah ditelantarkan tidak jelas, ada yang ditolak di tiga rumah sakit hingga kebingungan harus bagaimana sampai dengan alasan ruang isolasi penuh oleh pasien.

Disisi lain, ada pemerintah daerah yang mengizinkan berlabuhnya kapal pesiar MV Colombus yang memuat 1.044 penumpang di Semarang. Hal ini sungguh ironi ditengah merebaknya Pandemi COVID-19 dan beberapa pemerintah daerah meliburkan aktivitas pembelajaran, di sisi lain ada yang sambil mendayung dua tiga pulau terlampaui.

Kesulitan tes COVID-19
Kemarin malam saya menyaksikan dialog live di sebuah stasiun televisi swasta yang mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas pemeriksaan COVID-19 secara gratis. Namun apa faktanya?, Justru wartawan Istana Kepresidenan di Rumah Sakit Umum Persahabatan, Minggu (15/3) gagal melakukan test corona.

Tidak hanya itu, salah satu masyarakat berinisial F mengungkapkan kekecewaanya kepada pemerintah melalui media sosial twitter. Pasalnya,

“sepulang dari luar negeri hanya diberikan kartu kuning, sebagai kartu kewaspadaan serta dapat digunakan di rumah sakit rujukan”, tuturnya.

Di dalam kartu telah terdapat nomor Emergency Operation, seorang warga protes kenapa nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Kemudian dia melanjutkan dengan menghubungi 119 untuk menanyakan rumah sakit yang buka di hari Minggu.

Dalam tahap ini, call center memberikan layanan terbaik dengan jawaban bahwa semua rumah sakit rujukan dapat didatangi selama 24 jam dengan cara menyerahkan kartu kuning.

Datanglah warga tersebut ke salah satu rumah sakit pusat di Jakarta, akan tetapi justru ditolak karena alasan tidak beroperasi, karena rumah sakit buka mulai Senin. Ketika menelepon 119, jawabannya tetap sama, bahwa rumah sakit rujukan buka 24 jam dan dengan kartu kuning seharusnya dapat masuk ke IGD.

Berdasarkan informasi terbaru, hasil rujukan 119 ke IGD di rumah sakit pusat tersebut pun dilakukan. Meskipun berhasil menuju IGD, tapi anehnya malah justru kembali ditolak dengan alasan sedang ada tamu penting. Sampai akhirnya berpindah rumah sakitpun sama, dan warga tersebut tidak jadi diperiksa.

Sedangkan B telah mendatangi rumah sakit rujukan pemerintah untuk diperiksakan kesehatannya, tapi dia ditolak mentah oleh tiga rumah sakit. Dengan alasan hanya batuk dan pilek ringan, B tidak diperiksa meskipun dia menjelaskan baru kontak langsung dengan Kemenhub.

Berdasarkan pemaparan B, rumah sakit yang dia tuju penuh, pada saat datang terdapat 30 orang wartawan. Dengan dalil itu, B ditunda pemeriksaannya.

“Sampai siang kami cuma tunggu, sampai akhirnya ada kabar itu. Kalau lebih dari 30 orang enggak bisa hari ini karena alatnya enggak siap. Terus dibilang balik lagi besok,” kata B dilansir kompas.com

Lain cerita dengan F, seorang warga berinisial R justru ditolak mentah-mentah saat memeriksakan diri di Rumah Sakit Pemerintah. R telah menjelaskan tentang gejala batuk, pilek, deman, sakit tenggorokan dan sesak nafas serta dirinya mengaku sempat bertemu dengan pasien positif COVID-19. Namun, bukanya mendapatkan perawatan, justru diminta pulang kerumah untuk istirahat.

“Saya diminta makan yang sehat, tidur, istirahat, nanti juga sembuh,” kata R dilansir laman nasional.kompas.com

R pun pindah ke RS Suliantri Saroso, disana dia diperiksa darah dan rontgent dengan antrean cukup lama sekitar 4 jam. Hasilnya, R diminta isolasi diri dirumah dan diminta melaporkan kembali jika gejala makin parah.

Berdasarkan berbagai variasi cerita di atas, maka terlihat kesiapsiagaan pemerintah masih kurang. Hal ini diperkuat dengan statement bahwa untuk masyarakat yang merasa baru bepergian dari luar negeri atau berinteraksi dengan penderita, disarankan memeriksakan dirinya ke rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah. 

Pemeriksaan sekedar himbauan agar warga sadar diri melakukan pemeriksaan, bukan pemerintah yang pro-aktif melayani masyarakat. Metode yang dilakukan pemerintah mirip dengan yang dilakukan Korea Selatan dalam menangani COVID-19, harapannya masyarakat sadar diri dalam mengisolasi COVID-19. 

Ilustrasi wartawan yang akan test kesehatan | kumparan.comJika kita menilik Tiongkok, atau negara-negara lain di dunia yang mengalami nasib serupa misalnya, pemerintah justru pro-aktif dalam menangani kasus ini, kecuali Korea Selatan dengan metode pendekatan berbeda. 

Namun idealnya, gugus depan pemerintah dibantu oleh dinas kesehatan serta militer harusnya memeriksa pasien yang di indikasi terdampak Pandemi COVID-19, bukan pasiennya yang datang ke rumah sakit, karena pasti akan malu karena takut diketahui identitasnya.

Bagi masyarakat yang berada, dia dapat memeriksa dirinya di rumah sakit rujukan dengan membayar uang sejumlah tertentu. Bagi pasien biasa, sepertinya harus dengan menggunakan layanan BPJS. 

Selain labnya terbatas, ruang isolasi juga saat ini tersedia sekitar 24 di RS Persahabatan, yang akan dikembangkan dalam dua hari ke depan menjadi 100 ruang. Ingat ya! pelayanan BPJS akan diganti oleh pemerintah jika statusnya adalah PDP.

Bekerja di Rumah, Mungkinkah?
Mungkinkah kita dapat bekerja dirumah?, jawaban ini sangat mungkin bagi pekerja kantoran dan ASN, UMKM yang pekerjaannya dapat diselesaikan dirumah tanpa harus datang ke kantor. Akan tetapi berbanding terbalik dengan wiraswasta dan buruh selain tersebut di atas.

Ketimpangan jenis ini merupakan bentuk ketimpangan tingkat golongan sosial dan ekonomi. Salah satu dasar kenapa Daerah Istimewa Yogyakarta menunda KLB tercermin dalam dialog menarik antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX dengan salah satu warga masyarakat.

“Bapak Gubernur apa yang akan dilakukan di Jogja kalau seperti (KLB) di Jakarta, Solo, lha terus saya kan orang kecil, dagangan saya tidak laku, terus saya makannya gimana? Apakah Bapak Gubernur akan mengganti supaya kami ini bisa makan?’ Demikian juga di bidang pariwisata dan sebagainya,” tandasnya. dilansir dari Jogja.suara.com

Pertimbangan kedua, kalau anak-anak tidak sekolah, nanti malah akan main-main dan tidak serius belajarnya. Dengan sekolah, anak akan belajar dan berinteraksi dengan temannya. Kondisi di kota besar berbeda dengan di daerah dan pedesaan.

Sebenarnya ini menjadi ancaman serius bagi kita. saat ini, peran keluarga menjadi sangat sentral ditengah ketidakpastian keadaan saat ini. Proteksi anak dibawah pengaruh orangtua diharapkan menjadi solusi bagi pencegahan Pandemi COVID-19.

Lalu, bagaimana dengan kuli bangunan?, tukang pungut sampah, dan lain-lain. Tidak usah khawatir, di TIongkok meskipun kota lockdown, tapi masyarakat yang bekerja sebagai buruh tetap beraktivitas seperti biasa. Hanya proteksinya lebih ketat untuk dapat bekerja di fasilitas umum.

Jadi, pemerintah hendaknya memberikan informasi yang komplit terkait dengan aturan siapa yang bekerja dirumah, dan siapa yang harus tetap bekerja.

Ingat!!! Bekerja dirumah bukan berarti berlaku untuk semua kalangan masyarakat. Meskipun ada aturan di undang-undang menyatakan bahwa kebutuhan logistik saat lockdown merupakan tanggungjawab pemerintah berdasar  UU Nomor 6 Tahun 2018, nampaknya belum siap diterapkan di Indonesia. Win-win solution harus di tanamkan agar semua tetap berjalan seperti biasanya.

Tidak semua bisa tanpa Transportasi umum
Hal ini memang sangat Ironis, di saat pemerintah DKI menggalakan untuk naik transportasi umum, tapi di sisi lain harus dibatasi karena Pandemi COVID-19. Menurut penuturan, akan lebih aman menggunakan mobil pribadi.

Bayangkan saja, dengan Kereta listrik saja, jumlah penumpang sekitar 800 orang perhari tentunya sangat membutuhkan perlindungan prima dari pemerintah. Ini belum termasuk penumpang yang sulit untuk duduk, harus berhimpitan sana sini sambil berdiri, rawan pencopetan, dan sebagainya. Penulis pernah mengalami ketidaknyaman ketika berada di dalamnya, etika dalam menggunakan transportasi publik juga sangat minim.

Lain hal nya dengan angkot, bagaimana nasib mereka?. Mereka mengumpulkan uang per-Rp2000,00 paling mahal sekitar Rp5000 untuk jarak terjauh. 

Apakah mereka harus juga libur seperti siswa sekolah?. Meskipun terkadang angkot membuat macet karena berhenti tidak pada tempatnya, tetapi angkot merupakan penciri masyarakat Indonesia asli. 

Selanjutnya, bagaimana dengan moda transportasi online?, tidak semuanya dapat menggunakan dengan baik dan benar. Ojek dapat digunakan untuk kalangan usia muda tapi sangat rentan untuk usia lanjut. Disamping itu, penggunaan fasilitas ojek online juga merogoh kocek yang lebih besar dibandingkan dengan angkot atau bus umum.

Oleh karenanya, hal tersebut sangat jelas ditegaskan bahwa penggunaan mobil pribadi lebih aman dalam menangkal Pandemi COVID-19, karena fasilitas transportasi umum di Jakarta seperti KRL, bus, ojek, angkot, kurang nyaman. 

Penulis sendiri pernah menggunakan fasilitas tersebut. Meskipun dengan KRL dapat sampai ke tujuan tanpa mengalami macet, akan tetapi di dalamnya sangat tidak layak. Kapasitas yang berlebih menjadi masalah utama transportasi jenis ini.

Ilustrasi penumpang KRL | megapolitan.okezone.com

Artinya, masyarakat tetap harus menggunakan transportasi umum, karena mereka butuh untuk menggerakan roda perekonomian. Kendaraan pribadi atau mobil hanya dimiliki oleh golongan ekonomi menengah ke atas. 

Bahkan di kota besar satu rumah memiliki lebih dari dua mobil. Sementara saudara dan tetangganya kekurangan makan, dia tidak peduli. Ketimpangan ini juga sangat berbahaya, yang dapat menimbulkan kecumburuan sosial masyarakat.

Sebagai langkah solutif, pemerintah harus menyediakan peralatan yang canggih dan memadai untuk pemeriksaan sebelum menggunakan sarana transportasi tersebut. Di dukung dengan tenaga medis yang bukan hanya misalnya dokter “koas” yang ditempatkan di garda terdepan yang minim pengalaman.

Apakah peralatan kesehatan juga tersedia jika kita akan menaiki angkot, Ojek online, atau menaiki bus umum?. Masyarakat kita sebagian besar penggunanya. 

Mereka yang terbatas uangnya, mereka yang termarjinalkan harus dipikirkan, termasuk mereka yang hidup di pedesaan yang tidak mengetahui sama sekali tentang COVID-19. 

Beberapa kasus pemeriksaan yang dilakukan serta mengacu kepada pemantauan berbagai sumber menunjukkan bahwa pemerintah kurang siap dalam hal peralatan medis yang secara khusus dapat memeriksa kondisi pasien. 

Bahkan yang unik, pasien yang diperiksa ada yang tidak menggunakan masker, padahal instruksi dari pemerintah dan media sosial sangat jelas tentang penggunaan masker di tempat umum, untuk mencegah penularan Pandemi COVID-19.

Mana informasi yang benar
Inilah permasalahan besar negeri kita hingga saat ini. Bayangkan saja website resmi pemerintah DKI di hack oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Sayapun terkaget mendengarnya, karena sangat terang bahwa negara telah hadir untuk melindungi warganya, tapi justru malah dirusak oleh bangsanya sendiri.

“Perjuangan kita akan lebih sulit, karena melawan bangsa sendiri”, Ir. Soekarno

Nyatalah bahwa pesan Sang Proklamator kita berlaku saat ini, bahwasanya perjuangan yang sangat berat sebenarnya bukan melawan Pandemi COVID-19. 

Sebenarnya, Jika masing-masing elemen bangsa Bersatu padu untuk memerangi ini, penulis yakin akan segera teratasi dengan baik, seluruh korban dapat diisolasi dan diberikan penanganan sesuai standar yang berlaku (WHO).

Selanjutnya, maraknya berita hoax yang mengatasnamakan agama, pemerintah, bahkan secara personal melibatkan presiden, sungguh tidak elegan. Catatan berita diubah sedimikian rupa dengan narasi merendahkan salah satu kelompok tertentu. Hal ini justru menambah masalah serius bagi keberlangsungan dan kebenaran berita.

Jangan sampai adanya Pandemi COVID-19 ini semakin mempertajam ketimpangan sosial masyarakat. Masih banyak masyarakat kita yang tidak melek teknologi, minim literasi, dan dibawah garis ketidakmampuan. Kepedulian menjadi tanggungjawab kita bersama.

Sebagai penutup, melihat realitas Identitas Indonesia sebagai negara maju, rupanya belum pas disematkan saat ini. Fakta negara maju bisa dilihat dari standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Sementara Indonesia, bisa dilihat dari layanan transportasi masal yang kurang layak, serta kesadaran sosial masyarakat yang kian hari kian tergerus.

Semoga menjadi perenungan bersama!!!.

Semoga bermanfaat
Copyright @fqm2020
References 1 2 3 4 5 6

• Share on Facebook
• Tweet it
• Share on Google
• Pin it
• Share it
• Email