Bendera Kerajaan Arab Saudi/Wikipedia.org
Kerajaan Arab Saudi telah mengutuk dengan tegas dan menolak niat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok tanah (Palestina) di Tepi Barat yang didudukinya.
Pihak Kerajaan Arab Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilansir Saudi Press Agency (SPA) seperti dikutip portal berita aawsat.com (10/9/19) “Arab Saudi menyatakan kecamannya serta penolakan penuh terhadap niat Perdana Menteri Israel – jika ia memenangkan pemilihan berikutnya – pencaplokan tanah di Tepi Barat yang diduduki Israel pada tahun 1967, dan menganggap tindakan ini sepenuhnya merupakan suatu kebatilan.
Dalam keterangan tersebut ditambahkan, “Kerajaan juga menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan eskalasi yang sangat berbahaya terhadap rakyat Palestina dan merupakan pelanggaran nyata atas Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional serta norma-norma negara, mengingat deklarasi ini akan merusak segala upaya untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi karena tidak ada perdamaian tanpa kembalinya tanah-tanah Palestina yang didudukui Israel, dan hak-hak rakyat Palestina tidak berkurang, “. Dalam hal ini, pihak Kerajaan menekankan pada saat yang sama bahwa upaya Israel untuk memberlakukan kebijakan fait accompli tidak akan mengaburkan hak-hak rakyat Palestina.
Oleh karena itu, pihak Kerajaan Arab Saudi menyerukan kepada seluruh negara, Organisasi dan Lembaga-lembaga internasional untuk mengutuk dan menolak deklarasi ini dan menganggap tindakan apa pun yang dihasilkannya tidak sah dan tidak memerlukan efek hukum apa pun yang mempengaruhi hak historis dan hak tetap rakyat Palestina, menekankan bahwa Kerajaan mengutuk dan menolak deklarasi ini.
Ditegaskan pula bahwa Dunia Arab dan Muslim dengan banyaknya krisis lokal dan regional yang dihadapinya, tidak akan mempengaruhi status perjuangan Palestina bagi negara-negara Arab dan Muslim, baik pemerintah maupun bangsa. Hal ini pula tidak akan mengecilkan hati bangsa Arab dalam kondisi apapun – yang telah menegaskan keinginannya untuk perdamaian melalui Prakarsa Perdamaian bangsa Arab – untuk menolak tindakan sepihak yang diambil oleh Israel dan usaha yang terus menerus untuk mengubah fakta-fakta sejarah, geografi dan pelanggaran hak-hak Palestina yang sah.
Arab Saudi menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di tingkat Menteri Luar Negeri untuk membahas masalah ini dan mengembangkan rencana tindakan yang mendesak dan revisi sikap yang diperlukan terhadap Israel untuk menghadapi deklarasi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan. (Fath)
