Muhammadiyah-NU dan Nobel Perdamaian

• Share on Facebook
• Tweet it
• Share on Google
• Pin it
• Share it
• Email

Simbol Muhamamdiyah-NU/Hidayatullah.com/

Oleh : Fathurrahman Yahya *)

Pemberitaan sejumlah media nasional terkait nominasi Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kandidat peraih penghargaan Nobel Perdamaian (Nobel Peace Prize) 2019, tentu menarik untuk dicermati.

Menelisiksejarah dua organisasi sosial keagamaan ini, Muhammadiyah (berdiri : 1912 )   dan NU (berdiri : 1926) secara nyata telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan dan merawat pilar-pilar NKRI yang berdasarkan  Pancasila.  Dua ormas tersebut dinilai mampu menjadi benteng pertahanan sekaligus filter dalam membendung arus pemikiran ekstrim dan radikalisme yang belakangan tampak semakin deras mengalir ke Indonesia.

Premis di atas dapat dibuktikan bahwa aksi-aksi terorisme dan radikalisme yang dilakukan “oknum bomber” di sejumlah tempat di Indonesia pasca reformasi, tidak berafiliasi kepada dua organisasi tersebut.

Dalam skala nasional, reputasi dan partisipasi Muhmmadiyah-Nahdlatul Ulama’ tidak diragukan dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam moderat, toleransi dan menjaga sendi-sendi kohesivitas kebangsaan dalam konteks kebhinnekaan. Bahkan, dalam kancah politik nasional, posisi Muhammadiyah-NU memiliki daya tarik tersendiri, sehingga kerap ditarik olek kekuatan-kekuatan politik nasional sebagai bagian dari kekuatan civil society untukmendukung pembangunan bangsa, walaupun dalam khittahnya dua ormas tersebut tidak berafiliasi kepada partai politik.

Sementara itu, di tingkat regional dan intenasional, tokoh-tokoh Muhammadiyah-NU kerap terlibat dalam proses perundingan damai dalam kerangka penyelesaian konflik (conflict resolution) antara kelompok dan faksi-faksi di sejumlah negara misalnya di Mindanao Filipina, Thailand Selatan, Afganistan, termasuk upaya perdamaian Palestina-Israel, dll. Lalu, dengan peran tersebut, Apakah Muhammadiyah-NU dapat terpilih sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2019? Wallahu a’lam bishshawab.

Pertanyaan sekaligus jawaban di atas yang disampaikan Prof.Azyumardi Azra (Republika ; Resonansi, 5/7/2019) sangat bijaksana, sehingga tidak terlalu memberi harapan besar  bagi publik Indonesia. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa dua organisasi sosial keagamaan tersebut bisa meraih penghargaan internasional prestisius tersebut. Mengapa demikian?

Pertama; Penghargaan Nobel Perdamaian (Nobel Peace Prize) yang prestisius itu bukan dinilai dari hasil voting publik, tetapi dinilai oleh Komite Independen beranggotakan 5 panelis ahli yang menyeleksi secara ketat para kandidat yang tahun ini (2019) mencapai 301 kandidat dari berbagai penjuru dunia, baik individu maupun organisasi. Mereka melakukan penilaian secara ketat, tertutup dan sangat rahasia, sehingga peraih Nobel Peace Prize, hanya diketahui saat pengumuman pada hari Jumát (minggu kedua) setiap bulan Oktober.

Kedua; reputasi, peran dan partisipasi kandidat dalam isu-isu perdamaian, kemanusiaan, HAM dan demokrasi biasanya sudah dikenal tidak hanya lokal, nasional atau regional, tetapi juga internasional dengan dukungan pencalonan dari organisasi, anggota parlemen, mantan peraih Nobel Perdamaian, akademisi atau tokoh politik di lingkaran tokoh-tokoh politik (Parlemen) Norwegia.

Ketiga ; Penobatan penghargaan Nobel Perdamaian kerapkali dilihat dari momentum dan konteks capaian spektakuler kandidat dalam misi kemanusiaan, perdamaian, hak asasi manusia dan demokrasi. Selain itu, Penilaian akhir kandidat peraih Nobel Perdamaian seringkali berkelindan dengan pertimbangan-pertimbangan politis, sehingga unsur ini bisa menjadi faktor X yang tidak bisa dinafikan. Beberapa  penghargaan Nobel Perdamaian sebelumnya misalnya kepada ; Barack Obama (2009), Liu Xiaobo (2010), Uni Eropa (2012), sempat menimbulkan kontroversi dan dikritik banyak kalangan, baik di Norwegia maupun Swedia, termasuk dari kalangan peraih Nobel Perdamaian itu sendiri karena dinilai bernuansa politis.

***

Penghargaan kepada Liu Xiaobo, yang oleh pemerintah China dianggap sebagai pembangkang, dinilai bias. Menurut pengamatan sejumlah pihak waktu itu sebagai peringatan keras dan tekanan negara-negara Barat kepada China terkait isu hak-hak asasi manusia di negeri Tirai Bambu. Hal yang sama saat penghargaan Nobel Peace Prize dianugerahkan kepada Uni Eropa 2012. sebagai political balance bahwa Norwegia tetap menjaga keseimbangan hubungan baiknya dengan Uni Eropa, walaupun mayoritas rakyat Norwegia menolak bergabung Uni Eropa.

Setelah adanya kritik atas tendensi politik dalam penobatan Laureat, kebijakan Komite tampak lebih mendekati pesan-pesan atau wasiat Alfred Nobel  dalam ”The Will” . Sesuai The Will, penghargaan Nobel Perdamaian diberikan kepada siapapun yang telah berbuat banyak atau melakukan yang terbaik bagi terwujudnya persaudaraan antar bangsa, penghapusan atau pengurangan persenjataan dan promosi perdamaian.

Perubahan posisi Ketua Komite Nobel Perdamaian dari Thorbjørn Jagland ke Berit Reiss-Andersen, nuansa kontroversi tampaknya tidak terlihat kentara. Penghargaan Nobel Perdamaian  kepada Kailash Satyarthi dari India dan  Malala Yousefzai dari Pakistan (2014), National Dialogue Quartet Tunisia (2015), Juan Manuel Santos, Kolombia (2016), The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) 2017 dan Denis Mukwege (Republik Conggo), Nadia Murad (Irak), 2018 jauh dari sorotan kontroversi. Artinya, tendensi politis sebagai faktor X dalam penilaian, tidak terlalu kentara dibandingkan dengan sebelumnya.

Dengan memperhatikan rekam jejak peran dan partisipasi Muhammadiyah-NU dalam rangka mempromosikan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun regional, selain faktor geofrafis – kawasan (penerima Nobel Perdamaian), penghargaan tersebut tidak tertutup kemungkinan bisa diraihnya. Penghargaan Nobel Perdamaian (Laureat) dari Asia Tenggara pernah diraih tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi (1991), José Manuel Ramos-Horta dan Carlos Filipe Ximenes Belo asal Timor-Timur ( sekarang : Timor Leste)  1996, yang saat itu masih menjadi wilayah Provinsi Indonesia.

Wal hasil, terlepas dari nominasi Nobel Perdamaian 2019, upaya-upaya ”internasionalisasi” pemikiran yang dikembangkan Muhammadiyah-NU dan peran sertanya dalam menebarkan moderasi Islam, menjaga toleransi dan mempromosikan perdamaian melalui forum-forum seminar internasional perlu diapresiasi. Tanpa Nobel Peace Prize, Muhammadiyah-NU telah menorehkan banyak prestasi dalam konteks hubungan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi prestasi dua rmas tersebut  akan lebih dikenal apabila meraih penghargaan Nobel Perdamaian yang prestisius itu. Wallahu A´lam.

*) Alumni Pasca Sarjana Kajian Kajian Politik (Islam) Universite Ezzitouna Tunisia, Meneliti Nobel Perdamaian (2010-2014) di The Norwegian Nobel Institute.

• Share on Facebook
• Tweet it
• Share on Google
• Pin it
• Share it
• Email