Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik empat jabatan menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 September 2025. Foto: BPMI Setpres/Cahyo
Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah sekaligus melantik Gus Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya, Senin (8/9/2025) di Istana, Jl. Merdeka Barat Jakarta.
Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk tersebut merupakan Kementerian yang bertugas khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Kementerian ini dibentuk sebagai respons atas semakin kompleksnya pengelolaan ibadah haji dan umrah, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar di dunia. Selama ini, urusan penyelenggaraan haji ditangani oleh Kementerian Agama, namun kini dipisahkan agar pelayanan lebih fokus dan profesional.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya pembentukan kementerian baru ini. “Ibadah haji dan umrah bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga menyangkut pelayanan negara kepada rakyat. Dengan kementerian khusus, kita berharap tata kelola haji dan umrah semakin baik, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jamaah,” ujar Presiden.
Setelah pelantikan, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar peningkatan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama. Termasuk diantaranya yakni mencari solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau.
“Apa yang telah disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Dahnil merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi. Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan, lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jemaah haji kita,” kata Gus Irfan sebagaimana disiarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, 8 September 2025.
Menteri Haji dan Umrah yang baru dilantik berkomitmen untuk segera melakukan pembenahan sistem penyelenggaraan, mulai dari manajemen kuota haji, pemangkasan birokrasi, digitalisasi pelayanan, hingga peningkatan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. “Kami akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik, dari tahap pendaftaran, keberangkatan, hingga kepulangan jamaah ke tanah air,” ungkapnya.
Pembentukan kementerian baru yang khusus menangani urusan Haji dan Umrah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk DPR RI, organisasi sosial kemasyarakatan Islam dan organisasi Biro Perjalanan Haji dan Umrah.
Banyak yang menilai langkah tersebut akan mempercepat reformasi layanan haji, mengurangi antrean panjang jamaah, serta memperkuat diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi dalam hal penambahan kuota haji.
Selain itu, masyarakat berharap agar Kementerian Haji dan Umrah dapat melakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru terkait pelaksanaan ibadah haji, mulai dari persiapan bimbingan ibadah, layanan tiket dan akomodasi yang murah dan mudah bagi jamaah.
Menteri dan wakil Menteri yang berasal dari dua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, diharapkan dapat memberikan pelayanan ibadah haji dan umrah yang prima, terintegrasi, transparan dan modern.
Modernisasi tata kelola dan pelayanan terhadap jamaah haji atau umrah menjadi keniscayaan agar sejalan dengan program layanan digitalisasi di Arab Saudi.
