Penulis : Fathurrahman Yahya, *)

Iran sedang menghadapi salah satu masa paling genting dalam beberapa tahun terakhir. Dari krisis ekonomi dan gejolak sosial di dalam negeri hingga meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Semua itu menciptakan tekanan yang bukan hanya berdampak pada Teheran, tetapi juga pada stabilitas kawasan dan bahkan perekonomian global.
Presiden AS, Donald Trump melakukan tekanan politik yang keras, mempertimbangkan kemungkinan serangan militer sebagai respons terhadap rezim Ayatollah Ali Khamenei yang dianggap represif terhadap para demonstran yang menuntut perubahan di Iran.
Di tengah ancaman Presiden AS tersebut, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan AS sebagaimana dilansir theguardian.com, (18/1) bahwa setiap serangan terhadap pemimpin tertinggi negaranya, Ayatollah Ali Khamenei, akan menjadi deklarasi perang.
Respons Iran jelas bahwa setiap serangan militer AS akan dibalas — tidak hanya terhadap kepentingan AS tetapi juga terhadap Israel — yang disebut Teheran sebagai “target sah” jika ada agresi dari Washington.
Sejumlah negara kunci di kawasan seperti Arab Saudi, Qatar, Turkiye dan Oman menentang sikap konfrontatif AS untuk melakukan serangan militer terhadap Iran. Apa implikasi serangan AS terhadap Iran (jika terjadi) terhadap negara-negara di kawasan? Mengapa Arab Saudi sangat serius menentang rencana agresif Presiden Trump untuk menyerang Iran?
Risiko Menyerang Iran
Memantau situasi di dalam negeri Iran, Pentagon dilapokan sedang bersiap untuk mengirim pasukan dan aset AS tambahan ke Timur Tengah, termasuk kapal induk, pesawat tambahan, dan sistem pertahanan udara berbasis darat di wilayah tersebut sebagai persiapan operasi militer terhadap Iran, jika Iran menyerang aset-aset Amerika atau sekutu AS di kawasan tersebut (nbcnewyork.com,15/1).
Berbicara dari Air Force One pada Kamis malam sebagaimana dilansir aljazeera.net (23/1) Presiden Donald Trump mengatakan armada besar sedang menuju Iran “jika perlu,” dan ia memantau situasi dengan cermat sekaligus mengancam untuk menyerang Teheran jika negara itu melakukan eksekusi terhadap para demonstran. Artinya, Trump masih agresif utuk menyerang Iran.
Jika agresivitas Presiden Trump dan PM Netanyahu untuk melakukan operasi militer dan konfrontasi dengan Iran tak terbendung, dampaknya sangat serius dan beresiko terhadap banyak sektor.
Tidak mustahil bagi Iran akan merespons secara militer — baik melalui rudal dan drone terhadap pangkalan AS di wilayah Teluk, maupun melalui kelompok-kelompok proksinya. Hal ini akan membuka peluang konfrontasi multi-front yang sulit dikendalikan yang akan berdampak terhadap situasi di kawasan.
Iran juga berpotensi menargetkan jalur laut strategis seperti Selat Hormuz, melalui ancaman atau tindakan nyata — memblokir jalur yang mengangkut 20-30 % pasokan minyak dunia. Dampaknya? Harga energi global bisa melonjak, memicu inflasi dan gejolak pasar bukan hanya regional, tetapi juga global.
Meskipun ekonomi Iran sendiri telah tertekan oleh sanksi dan konflik, risiko terhadap pasar global jauh lebih serius. Gangguan pasokan minyak atau peningkatan risiko geopolitik bisa memaksa harga minyak mentah naik tajam, yang berpengaruh langsung ke biaya energi dan produksi di seluruh dunia. Selain itu, Iran diyakini memiliki kapabilitas serangan siber yang bisa diarahkan ke infrastruktur kritikal AS dan sekutunya, memicu kerusakan ekonomi besar tanpa perlu serangan konvensional.
Banyak negara di Timur Tengah dan dunia — termasuk beberapa sekutu AS seperti Qatar, Oman, dan anggota Liga Arab — sebelumnya telah memperingatkan bahwa konflik militer akan meningkatkan ketidakstabilan regional dan internasional. Bahkan, serangan militer terhadap Iran justru bisa membuat AS lebih tidak aman dalam jangka panjang, karena risiko balasan besar dari Teheran dan proksinya.
Serangan militer asing hanya akan memperbesar penderitaan rakyat Iran — yang sudah menghadapi tekanan ekonomi hebat. Diyakini, implikasinya akan berimbas pada negara-negara di kawasan, termasuk Arab Saudi, terutama soal ledakan pengungsi. Oleh karena itu, Arab Saudi yang dahulu berseteru dengan Iran justru menentang AS untuk menyeran Iran. Mengapa?
Kalkulasi Strategis Arab Saudi
Di tengah meningkatnya spekulasi rencana serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Arab Saudi justru mengambil posisi yang tampak berlawanan dengan ekspektasi lama-menolak rencana serangan militer.
Negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai rival utama Iran di kawasan Teluk ini memilih bersikap menahan diri, menolak eskalasi militer, dan mendorong diplomasi. Sikap ini menandai pergeseran penting dalam kalkulasi strategis Riyadh—dari politik konfrontasi ideologis menuju rasionalitas keamanan dan ekonomi.
Secara historis, Arab Saudi kerap dipersepsikan sebagai pihak yang diuntungkan jika Iran dilemahkan secara militer. Namun realitas geopolitik mutakhir menunjukkan bahwa perang besar terhadap Iran justru berpotensi menjadi bumerang bagi kepentingan Saudi sendiri.
Arab Saudi tampaknya belajar dari pengalaman pahit konflik regional sebelumnya—dari Yaman hingga serangan drone terhadap fasilitas Aramco pada 2019—bahwa stabilitas jauh lebih bernilai dibanding kemenangan simbolik. Setidaknya, Riyadh melakukan kalkulasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat cermat :
Pertama : Dari sisi keamanan, Saudi memahami bahwa Iran bukan aktor tunggal yang mudah dilumpuhkan. Iran memiliki jaringan proksi regional yang luas: Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak dan Suriah, serta kelompok Houthi di Yaman. Pada posisi ini, Arab Saudi mulai melakukan konsolidasi geopolitiknya di kawasan ingin mengembalikan negara itu sebagai kekuatan tradisional yang mengayomi negara-negara di kawasan dan dunai Islam.
Jika perang pecah, balasan Iran tidak hanya datang langsung dari Teheran, melainkan melalui eskalasi asimetris yang bisa menyasar kepentingan Arab Saudi. Dalam skenario ini, pangkalan militer, pelabuhan, bandara, hingga instalasi minyak Arab Saudi akan berada dalam radius ancaman nyata. Lebih jauh, Arab Saudi juga sadar bahwa menjadi “pintu masuk” serangan AS atau Israel akan menjadikannya target sah dalam logika perang Iran. Karena itu, penolakan Riyadh untuk membuka wilayah udara dan militernya bagi operasi ofensif bukanlah tanda kelemahan, melainkan refleksi kalkulasi strategis mencegah terseretnya Arab Saudsi menjadi medan tempur perang orang lain.
Kedua : pertimbangan ekonomi dan energi. Arab Saudi adalah jangkar stabilitas pasar minyak global. Perang besar dengan Iran—terutama jika melibatkan Selat Hormuz—akan mengguncang pasokan energi dunia. Meski lonjakan harga minyak jangka pendek mungkin menguntungkan secara nominal, Arab Saudi paham bahwa ketidakstabilan ekstrem justru merusak permintaan global dan mendorong resesi internasional yang pada akhirnya merugikan produsen minyak dalam negeri sendiri.
Visi ekonomi 2030 yang dirancang Putera Mahkota, Pangeran Mohammad Ben Salman sebagai proyek diversifikasi ekonomi, investasi asing dan pariwisata di Arab Saudi yang dinilai berhasil, akan terdampak. Artinya, ambisi itu mustahil tercapai jika kawasan Teluk kembali berada dalam zona perang.
Ketiga : Pertimbangan reposisi geopolitik. Sejak rekonsialiasi dan normalisasi hubungan dengan Iran pada 2023 yang dimediasi China, Riyadh berupaya keluar dari jebakan rivalitas sektarian yang melelahkan. Arab Saudi sepertinya tidak lagi ingin menjadi pion dalam konflik besar antara AS–Israel versus Iran. Sebaliknya, ia ingin tampil sebagai aktor otonom yang mampu menjaga jarak strategis, berdialog dengan semua pihak, dan memainkan peran penyeimbang.
Serangan militer AS terhadap Iran bukan hanya masalah strategi militer; ia akan berimplikasi secara politik, ekonomi dan kemanusiaan yang sangat kompleks. Serangan militer justru berpotensi menjadi titik awal konflik berkepanjangan yang akan memengaruhi lebih dari sekadar dua negara yang bertikai.
Di sini, kalkulasi Arab Saudi sangat jelas, serangan militer mungkin memberi kepuasan strategis jangka pendek, tetapi biaya dan resikonya sangat besar. Arab Saudi memahami bahwa serangan militer AS untuk melemahkan Iran saat ini tidak otomatis melahirkan stabilitas, justru bisa menciptakan kekacauan yang lebih luas.
Dengan memilih jalur de-eskalasi, Arab Saudi sedang menegaskan satu pesan penting yaitu menjaga stabilitas nasional dan regional. Sikap Arab Saudi bisa dibaca bukan sebagai sikap kelemahan atau sekadar keberpihakan kepada Iran, melainkan keberpihakan pada stabilitas nasional, regional dan global. (Fath).
Fathurrahman Yahya, Dosen Wawasan Politik Islam dan Timur Tengah, Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, Peneliti Komunikasi Politik dan Diplomasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta.

