Kompas.com, 11 Desember 2025, 10:57 WIB
Lihat Foto Pemimpin oposisi Venezuela Maria Corina Machado saat berpidato di Caracas, 28 Agustus 2024. Machado pada Jumat (10/10/2025) memenangi penghargaan Nobel Perdamaian, mengalahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.(AFP/JUAN BARRETO)
KOMITE Nobel Perdamaian Norwegia telah menyerahkan penghargaan kepada pemenang Laureate 2025, María Corina Machado (58 tahun) yang diwakili putrinya, Ana Corina Sosa, di City Hall, Oslo, Rabu (10/12/2025).
Cerita panjang Machado tentang tindakan represif dan militeristik pemerintahan Nicolás Maduro di Venezuela sebagaimana disampaikan Sosa dalam pidatonya yang memukau di hadapan Raja Norwegia dan hadirin, meneguhkan perjuangan Machado selama ini menuju demokrasi di Venezuela.
Kediktatoran pemerintahan Nicolás Maduro yang disampaikan putri Machado penuh pilu dan bayangan kebebasan sebagai hak setiap warga negara, seperti memperlihatkan kepada dunia bahwa penghargaan Nobel Perdamaian kepada tokoh oposisi itu sebagai kemenangan moral bagi masa depan demokarsi di Venezuela. Namun, penghargaan tersebut juga bisa menimbulkan ketegangan baru di Venezuela, karena pemerintahan Maduro akan memperketat aktivitas pergerakan politik oposisi. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya rumit dan kompleks. Apakah penghargaan Nobel Perdamaian untuk oposisi dan tekanan baru dari Donald Trump benar-benar menggerakkan Venezuela menuju demokrasi—atau justru memperkuat cengkeraman otoritarianisme Maduro? Aliansi Machado dan Trump Dengan menyisihkan setidaknya 337 kandidat dari 244 individu dan 94 organisasi, Maria Corina Machado menjadi pilihan Komite Nobel Perdamaian (Nobel Peace Prize) 2025. Seorang perempuan, pemimpin oposisi Venezuela yang sangat berani. Tokoh Oposisi Venezuela Maria Corina Machado Raih Nobel Perdamaian 2025, Trump Kembali Gagal Artikel Kompas.id Baca juga: Darurat Medsos Anak: Perlukah Indonesia Mengekor Australia? Penghargaan Nobel Perdamaian diberikan kepada Machado atas upayanya mempromosikan hak-hak demokrasi dan perjuangannya untuk mencapai transisi dari kediktatoran ke demokrasi di Venezuela.
Maria Corina Machado mengungguli nominator lainnya, termasuk Donald Trump yang santer diberitakan media sebagai kandidat kuat peraih Nobel Perdamaian 2025 atas perannya dalam upaya perdamain di berbagai negara, utamanya perdamaian Israel-Hamas, yang diinisiasi Trump beberapa jam sebelum pengumuman Nobel Perdamaian, 10 Oktober 2025.
Setelah diumumkan sebagai peraih penghargaan bergensi tersebut, sebagai oposan politik Maduro, Machado mendapat dukungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Seperti gayung bersambut, Machado “menghadiahkan” penghargaan tersebut kepada Trump. Di sini aliansi kekuatan internal Venezuela yang diwakili Machado dan kekuatan eksternal yang diwakili Trump semakin intens.
Beberapa minggu setelah pengumuman Nobel Perdamaian, Pemerintah AS menetapkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan sekutunya sebagai anggota organisasi teroris asing, dikaitkan dengan “Cartel de los Soles,” (Kartel Matahari) – kelompok jaringan perdagangan Narkotika yang diduga dipimpin oleh presiden Nicolás Maduro, dan tokoh-tokoh senior dalam pemerintahannya. Walaupun hal ini diperdebatkan, dengan memberi label sebagai organisasi teroris internasional, semakin memberi wewenang yang lebih luas bagi militer AS untuk menargetkan dan membubarkannya, termasuk menumbangkan pemerintahan Presiden Maduro. Aliansi Machado dengan Trump tentu bermakna politis-strategis.
Machado yang giat melakukan gerakan oposisi dari dalam melawan pemerintahan Maduro yang dinilai represif dan militeristik, akan bersama Trump yang juga gencar melakukan tekanan politik terhadap negara-negara sosialis di kawasan seperti Kuba dan Venezuela. Bagi AS-Trump, beraliansi politik dengan Machado sangat penting dan lebih strategis dibandingkan dengan kelompok oposisi lainnya di Venezuela seperti Edmundo Gonzales, dll.
Sebagai oposan tulen rezim Hugo Chávez dan Nicolás Maduro, Machado telah memainkan peran sentral dalam gerakan politik pro-demokrasi di negara itu selama lebih dari dua dekade. Gerakan prodemokrasi yang diperjuangkan Machado menarik untuk dicermati, karena akan berkelindan dengan dinamika politik di dalam negeri Venezuela dan geopolitik di Kawasan Amerika Latin.
Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump sedang berupaya melakukan pengukuhan dominasinya di di Kawasan tersebut, hingga memunculkan pertanyaan sejauh mana simbol (Nobel Perdamaian) ini akan berkontribusi pada realitas politik dan demokrasi di Venezuela?
Nobel sebagai simbol dan legitimasi
Penghargaan Nobel Perdamaian 2025 diberikan kepada Machado sebagaimana disampaikan Komite Nobel Perdamaian di Norwegian Nobel Institute, karena kerja kerasnya yang tak kenal lelah memperjuangkan hak-hak demokrasi bagi rakyat Venezuela dan atas perjuangannya untuk mencapai transisi yang adil dan damai dari otoritarianisme menuju demokrasi.
Penghargaan ini menjadi titik balik legitimasi moral dan politik bagi gerakan oposisi di Venezuela yang dipimpin Maria Corina Machado. Sekaligus legitimasi global yang selama bertahun-tahun ingin meruntuhkan sosialisme di Venezuela sejak Hugo Chávez hingga Nicolás Maduro.
Machado kini bukan sekadar tokoh oposisi melawan kekuasaan politik Maduro, tetapi menjadi simbol perlawanan yang diakui dunia internasional-para koleganya di Barat, utamanya negeri paman Sam di bawah Trump yang sedang bersitegang dengan Nicolás Maduro.
Dengan pernghargaan ini, perjuangan politik dan hak-hak demokrasi Machado selanjutnya semakin mendapat tempat dan relevansinya di tengah-tengah rakyat Venezuela prodemokrasi. Namun, bisa juga menjadi paradoks karena pemerintahan Maduro “menuduh” perempuan aktivis ini sebagai pengkhianat nasional dengan stigma sebagai oposisi – agen-antek asing. Jika oposisi di Venezuela mampu mengubah simbol ini menjadi gerakan sosial terorganisir, maka peluang munculnya “gelombang demokrasi” baru akan terbuka lebar di Venezuela.
Pada pemilu pendahuluan oposisi 2023, Machado memperoleh lebih 90 persen suara hingga kemudian dilarang ikut kontestasi pemilu 2024. Penghargaan Nobel untuk Machado memang penting secara simbolik. Artinya, dunia internasional menegaskan bahwa perjuangan oposisi Venezuela bukan hanya politik lokal, tetapi juga perjuangan universal tentang kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan integritas demokrasi. Lebih dari itu, Machado akan dilegitimasi sebagai simbol pejuang demokrasi melawan rezim diktator di kawasan.
Hanya saja, perlu dicatat bahwa Machado hanya sebagai simbol. Sedangkan Presiden Nicolás Maduro, yang sudah satu dekade lebih bertahan di puncak kekuasaan, menguasai struktur dan memiliki kontrol serta dukungan kuat militer menghadapi tekanan internasional yang belum pernah sebesar ini sejak krisis politik 2019.
Selama ini, Barat yang mengaku sebagai kampion demokrasi dan Hak Asasi Manusia kerap memanfaalan simbol Laureate (peraih Nobel Perdamaian) sebagai perpanjangan tangan mereka meligitimasi perjuangan prodemokrasi di negara-negara berkembang. Kehadiran para Laureats yang dilegitimasi sebagai prodemokrasi di banyak negara, tidak dipungkiri ikut berkontribusi bagi munculnya demokrasi baru, bahkan berperan dalam menumbangkan rezim. Sebut, misalnya, Aung San Suu Kyi (Laureate 1991), Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos Horta (Laureate 1996), atas usaha mereka “menuju penyelesaian yang adil dan damai atas konflik di Timor Timur”, hingga berhasil melepaskan Provinsi tersebut dari wilayah Indonesia tahun 1999.
Mohammed El-Baradei (Laureate 2005) mantan kepala Badan Tenaga Atom Internasional PBB (IAEA) asal Mesir ikut protes di Tahrir Square menumbangkan rezim Hosni Mubarak 2011. Tawakkul Karman (Laureate 2011) oposisi dan perempuan aktivis prodemokrasi ikut menumbangkan rezim Presiden Ali Abdellah Saleh di Yaman.
Bagi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, penghargaan Nobel ini sebagai pembenaran-legitimasi moral untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap Presiden Maduro — baik melalui sanksi ekonomi, embargo politik, maupun dukungan langsung terhadap oposisi. Namun, keterlibatan Trump, yang secara terbuka dipuji oleh Machado, membawa dilema bagi reputasi Nobel Perdamaian sebagai lembaga prestisius bertaraf internasional.
Jika dukungan terhadap Venezuela dianggap terlalu partisan atau bermuatan geopolitik, hal ini justru melemahkan pesan moral Nobel dan menimbulkan kesan instrumentalisasi demokrasi oleh kekuatan besar.
