Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) saat bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump (tengah) dalam jamuan makan malam di Ruang Biru, Gedung Putih, Washington DC 7 Juli 2025.(GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDREW HARNIK via AFP)
DI ANTARA janji Donald Trump saat kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024, adalah menghentikan konflik menuju perdamaian di Timur Tengah, utamanya perang Hamas dan Israel di Gaza, Palestina, yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023.
Tak pelak, pascakemenangannya atas rival politiknya, Kamala Harris, dan setelah resmi menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025, Trump berusaha memenuhi janjinya. Ia seperti berambisi untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan Dunia.
Berbagai upaya diplomatik dilakukan Presiden Trump untuk mengimplementasikan janji politiknya tersebut mewujudkan perdamaian. Di balik itu, ternyata ada dorongan obsesif dan dukungan politik dari berbagai pihak agar Presiden Amerika Serikat mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian-Lauretes (Nobel Peace Prize) 2025. Pantaskah Donald Trump mendapatkan penghargaan prestisius tersebut?
Obsesi dan ambisi Donald Trump
Hanya beberapa bulan setelah dilantik menjadi Presiden AS, Donald Trump berada dalam front terdepan melakukan dialog, negosiasi dan mediasi konflik-perang-gencatan senjata-di beberapa kawasan. Dengan segala kompleksitasnya, Donald Trump berusaha memediasi antara Presiden Vladimir Putin dan Presiden Volodymyr Zelenskyy dalam perang Rusia-Ukraina.
”Obsesi” Trump Menang Nobel Perdamaian Artikel Kompas.id Baca juga: Trump: Anak Kandung Uncle Sam? Selanjutnya, ia menjadi broker mediasi Pakistan-India (10 Mei 2025), Israel-Iran (24 Juni 2025) dan Rwanda-Repubik Konggo Demokratik (27 Juni 2025). Upaya Trump menyelesaikan konflik antara Rusia-Ukraina serta Israel-Hamas di Gaza belum berhasil.
Dengan model diplomasinya yang penuh tekanan dan ancaman, Donald Trump menekan Thailand dan Kamboja untuk menaikkan tarif jika tidak segera melakukan gencatan senjata dan berdamai. Bahkan, mengultimatum Rusia agar segera melakukan gencatan senjata dengan Ukraina dalam kurun waktu 10 hari.
Mencermati hal ini sungguh menarik, karena tidak seperti biasanya, negara super power seperti Amerika Serikat begitu cepat ingin menyelesaikan konflik dan perang seolah dikejar deadline sebelum pengumuman peraih Laureates, Oktober 2025.
Penyelesaian konflik dan perang yang kerap kali “dipelihara” dan “dikelola” dalam rentang waktu yang panjang dengan maksud dan kepentingan strategis tertentu, dapat dilakukan Trump dalam waktu singkat. Hal itu memunculkan pertanyaan, ada apa gerangan dibalik itu semua? Keterlibatan Amerika Serikat saat ini dalam upaya gencatan senjata dan penyelesain konflik, terkesan memperlihatkan “obsesi” sekaligus “ambisi” Donald Trump untuk memperkuat nominasinya sebagai kandidat peraih penghargaan bergensi, Nobel Perdamaian. Trump seolah berkampanye maraton dari kawasan ke kawasan lain untuk mendapat pengakuan internasional atas upayanya menyelesaikan konflik global.
Pascagencatan senjata antara Pakistan-India, Pakistan menominasikan Trump sebagai kandidat peraih Nobel Perdamaian. Selanjutnya, gayung bersambut, Israel melakukan hal yang sama. Dalam pertemuan dengan Presiden Trump di Washington (7/7/2025), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Trump sebagai orang yang layak untuk mendapatkan penghargaan prestisius tersebut karena perannya selama ini dalam proses perdamaian.
Netanyahu memberikan salinan surat yang ia kirimkan kepada Komite Nobel Perdamaian (Nobel Peace Prize Committee) di Oslo Norwegia. “Surat ini menominasikan Anda untuk Hadiah Perdamaian, yang memang pantas Anda terima. Dan Anda seharusnya mendapatkannya,” kata Netanyahu seperti dikutip situs berita Time.com, (8 Juli 2025).
Hanya saja, dua sosok ini justru menimbulkan kontroversi. Netanyahu diburu Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag karena dituduh melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza. Sementara, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump justru disinyalir menjadi penyokong persenjataan dan logitsik dalam agresi militer Israel ke Gaza dan Iran.
Kritik dan kontroversi
Sejak ramai diberitakan media bahwa Presiden Donald Trump dinominasikan sebagai kandidat peraih Nobel Perdamaian 2025, ramai pula kritik atas kelayakannya untuk menerima penghargaan berskala internasional tersebut. Seorang kolumnis The New York Times, Belén Fernández, mengkritisi nominasi Donald Trump sebagai kandidat peraih Nobel Perdamaian.
Dalam kolom yang dimuat Aljazeera English (Aljazeera.com, 9/7), Fernández menulis artikel bertajuk “Who better than Trump for the Nobel Peace Prize?” mempertanyakan kelayakan Trump yang justru didukung seorang penjahat perang, merujuk pada Benjamin Netanyahu.
Donald Trump merupakan sosok yang dinilai kontroversial karena kebijakan ekonomi dan politiknya, termasuk membantu fasilitasi militer Israel dalam perang di Gaza yang diperkirakan menewaskan lebih dari 600.000 korban jiwa. Bahkan, sejak masih dalam masa kampanye pemilu Presiden 2024 lalu, 16 ekonom peraih Nobel telah menandatangani surat peringatan keras bahwa terpilihnya kembali Donald Trump akan merugikan perekonomian AS, memicu ketidakstabilan dan inflasi tinggi dengan “anggaran fiskal yang tidak bertanggung jawab”. (Axios.com, 25 Juni2024).
Para penandatangan surat tersebut, sebagaimana dilaporkan Axios, termasuk Profesor Universitas Columbia Joseph Stiglitz, Profesor Yale Robert Shiller, dan Sir Angus Deaton diikuti para ekonom peraih Nobel lainnya seperti: George A. Akerlof (2001), Sir Angus Deaton (2015), Claudia Goldin (2023), Sir Oliver Hart (2016), Eric S. Maskin (2007), Daniel L. McFadden (2000), Paul R. Milgrom (2020), Roger B. Myerson (2007), Edmund S. Phelps (2006), Paul M. Romer (2018), Alvin E. Roth (2012), William F. Sharpe (1990), Robert J. Shiller (2013), Christopher A. Sims (2011), and Robert B. Wilson (2020). Apakah penilaian kontroversial tentang Donald Trump bisa memengaruhi Komite Nobel Perdamaian?
Ada beberapa catatan tentang Komite Nobel Perdamaian dalam evaluasi kandidasi peraih penghargaan bergensi tersebut.
Pertama, penghargaan Nobel Perdamaian bukan hasil voting publik, tetapi dinilai oleh Komite Independen beranggotakan lima panelis ahli yang menyeleksi secara ketat para kandidat. Mereka melakukan penilaian secara tertutup dan sangat rahasia, sehingga peraih Nobel Peace Prize, hanya diketahui saat pengumuman pada hari Jumat (minggu kedua) setiap bulan Oktober.
Kedua, reputasi, peran dan partisipasi kandidat dalam isu-isu perdamaian, kemanusiaan, HAM dan demokrasi biasanya sudah dikenal rekam jejaknya tidak hanya lokal, nasional atau regional, tetapi juga internasional dengan dukungan pencalonan dari organisasi, anggota parlemen, mantan peraih Nobel Perdamaian, akademisi atau tokoh politik di lingkaran tokoh-tokoh politik Parlemen Norwegia (Stortinget).
Ketiga, penobatan peraih Nobel Perdamaian kerap kali dilihat dari momentum dan konteks capaian spektakuler kandidat dalam misi kemanusiaan, perdamaian, hak asasi manusia dan demokrasi. Selain itu, penilaian akhir kandidat seringkali berkelindan dengan pertimbangan-pertimbangan politis untuk kepentingan politik pula, sehingga unsur ini bisa menjadi faktor X yang tidak bisa dinafikan. Artinya, dengan pertimbangan dan faktor (X), bisa saja Trump akan terpilih sebagai peraih Nobel Perdamaian 2025, terlepas dari kritik dan penilaian kontroversial tentang dirinya.
Dalam kondisi ini, penobatan Laureates (Nobel Perdamaian) akan dinilai menciderai harapan wasiat Alfrel Nobel dalam The Will. Sesuai The Will, penghargaan Nobel Perdamaian sejatinya diberikan kepada siapapun yang telah berbuat banyak atau melakukan yang terbaik bagi kemanusiaan, terwujudnya persaudaraan antarbangsa, penghapusan, pengurangan atau perlucutan senjata (disarmament) dan promosi perdamaian.
Catatan penelitian (penulis) tentang Nobel Perdamaian, beberapa penghargaan Nobel Perdamaian sebelumnya, misalnya, kepada Barack Obama (2009), Liu Xiaobo (2010), Uni Eropa (2012), sempat menimbulkan kontroversi dan dikritik dari banyak kalangan, baik di Norwegia maupun Swedia, termasuk dari kalangan peraih Nobel Perdamaian karena dinilai bernuansa politis.
Penghargaan internasional bergensi itu biasanya hanya diberikan kepada individu atau organisasi yang dianggap paling berjasa dalam menyelesaikan masalah hak-hak kemanusiaan, menghentikan peperangan, perlucutan senjata (nuklir), dll. Tahun ini, Institute Nobel Norwegia mencatat 338 kandidat untuk hadiah Nobel Perdamaian 2025. Terdiri dari 244 individu dan 94 organisasi sesuai persyaratan dan kategori, lebih besar dibandingkan tahun 2024 lalu yang berjumlah 286 kandidat: 197 individu dan 89 organisasi.
Apakah Presiden Trump memenuhi syarat dan termasuk dalam kategori itu? Tunggu pengumuman Komite Nobel Perdamain bulan Oktober 2025.
