Misi Rusia untuk PBB: Rancangan resolusi kami terinspirasi oleh rancangan resolusi AS (AFP)
Al-Hiranews-Rusia mengusulkan rancangan resolusi PBB pada hari Kamis, (13/11) yang menguraikan rencana untuk mengakhiri perang di Gaza, sebuah usulan balasan terhadap rancangan AS yang telah ditentang oleh Moskow, Beijing, dan negara-negara Arab.
Misi Rusia untuk PBB menyatakan dalam sebuah memo yang dilihat oleh Reuters seperti dilansir aljazeera.net (14/11) bahwa rancangan resolusinya “terinspirasi oleh rancangan AS.”
Memo tersebut menyatakan bahwa “tujuan rancangan kami adalah untuk memungkinkan Dewan Keamanan mengembangkan pendekatan yang seimbang, dapat diterima, dan terpadu menuju tercapainya penghentian permusuhan yang berkelanjutan.”
Rancangan Rusia, yang juga diberitakan Reuters, meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menguraikan opsi-opsi bagi pasukan stabilisasi internasional di Gaza dan tidak menyebutkan “Dewan Perdamaian” yang diusulkan oleh Amerika Serikat untuk mengelola masa transisi di Gaza. Namun, misi AS untuk PBB mendesak Dewan Keamanan untuk melanjutkan adopsi naskah AS tersebut.
Seorang juru bicara misi AS mengatakan bahwa “upaya untuk menimbulkan perpecahan sekarang—ketika kesepakatan mengenai resolusi ini sedang dinegosiasikan secara aktif—memiliki konsekuensi yang serius, nyata, dan pada akhirnya dapat dihindari bagi warga Palestina di Gaza.”
Ia menambahkan, “Gencatan senjata ini rapuh, dan kami mendesak Dewan untuk bersatu dan bergerak maju untuk mencapai perdamaian yang sangat dibutuhkan.”
Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vasily Nebenzya, berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai situasi di Gaza, di markas besar PBB di New York pada 18 September 2025.
Misi Rusia di PBB: Rancangan resolusi kami terinspirasi oleh rancangan resolusi AS (AFP)
Penolakan terhadap rancangan AS
Associated Press melaporkan bahwa rancangan resolusi AS di Dewan Keamanan mengenai rencana untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengerahkan pasukan internasional di Gaza menghadapi penolakan dari Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Arab.
Associated Press mengutip empat diplomat PBB yang berbicara dengan seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa negara-negara Arab yang tidak disebutkan namanya menyatakan kekhawatiran tentang tidak adanya peran Otoritas Palestina (dalam mengelola Gaza), karena rancangan AS tidak mencantumkan peran apa pun bagi Otoritas tersebut.
Para diplomat tersebut menambahkan bahwa Rusia dan Tiongkok, keduanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto, menuntut penghapusan ketentuan Dewan Perdamaian dari rancangan resolusi AS.
Menurut sumber diplomatik yang berbicara kepada Al Jazeera, Amerika Serikat mengedarkan rancangan resolusi yang direvisi untuk kedua kalinya kepada anggota Dewan Keamanan PBB. Rancangan resolusi ini mendukung rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza dan mendesak semua pihak untuk segera dan sepenuhnya mengimplementasikannya.
Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa rancangan resolusi tersebut sekarang secara eksplisit merujuk pada “jalan menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina,” dan peran AS dalam memulai dialog antara Israel dan Palestina untuk menciptakan “cakrawala politik bagi koeksistensi yang sejahtera dan damai.”
Sumber-sumber tersebut mengungkapkan bahwa rancangan resolusi tersebut kini mengklarifikasi bahwa wewenang dan pengawasan Dewan Perdamaian atas Jalur Gaza akan bersifat “transisi”.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menyatakan bahwa mereka sedang bekerja di Dewan Keamanan untuk merancang resolusi yang menetapkan kerangka kerja internasional bagi pasukan stabilisasi di Gaza, yang mengindikasikan bahwa negara-negara yang secara sukarela berpartisipasi dalam pasukan ini membutuhkan mandat dari Dewan.
Beberapa hari sebelumnya, Trump mengatakan bahwa ia yakin kedatangan pasukan internasional di Gaza sudah dekat dan bahwa segala sesuatunya “berjalan sangat baik sejauh ini” terkait gencatan senjata.
Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober tahun lalu, setelah dua tahun agresi Israel, berdasarkan perjanjian Sharm el-Sheikh yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Turki sebagai bagian dari rencana 20 poin yang diusulkan oleh presiden AS.
Namun, Israel terus melancarkan serangan ke Gaza hampir setiap hari dan membatasi masuknya bantuan kemanusiaan, yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian.
Sumber: Al Jazeera.net + Agensi
