Penulis : Fathurrahman Yahya *)
Pemberitaan mengenai jatuhnya Kabul, Ibukota Afganistan ke pangkuan kelompok Taliban menyita perhatian publik internasional. Banyak pengamat bereaksi kaget dan kagum atas kemampuan strategi militer Taliban yang dengan mudah bisa menduduki kota Kabul (15/8/2021), menjatuhkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani secara damai. Padahal, Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) dan Pentagon memprediksi pasukan Taliban bisa menduduki Kabul dalam rentang waktu 30 hinga 90 hari setelah penarikan pasukan AS dari Afganistan 31 Agustus 2021. (nytimes.com/17/8/2021)
Hanya saja, dibalik keberhasilan Taliban menguasai pusat pemerintahan Afganistan, masih bergelayut bayang-bayang kegagalan dan menyisakan tanda tanya. Bisakah kelompok (Islamis) yang dinilai ekstrem dan radikal ini memerintah Afganistan secara legitimate dalam konteks nasional, regional dan internasional? Lalu, Bagaimana implikasi kemenangan Taliban di Afganistan terhadap aliansi – geopolotik di kawasan?
Pemerintahan Inklusif
Pasca penguasaan Taliban atas Kabul, seruan untuk pemerintahan Afganistan yang inklusif dan rekonsiliatif terus mengemuka.
Para elit Taliban, utamanya Mullah Abdul Ghani Baradar secara ekspresif berupaya menenangkan rakyat Afganistan agar tidak panik dan tetap berada di Afganistan.Ia berjanji akan membentuk pemerintahan inklusif yang menghargai hak-hak perempuan.
Seruan semacam ini tentu wajar, karena bagaimanapun, pemerintahan Taliban perlu dukungan dan legitimasi rakyat Afganistan. Jika tidak, pemerintahan Taliban akan mengalami kegagalan serupa seperti periode sebelumnya.
Berkaca dari pengalaman sejarah pemerintahan Taliban dalam tentang waktu 1996-2001, kelompok tersebut mengalami kegagalan, karena tidak mendapat dukungan baik dari internal dan eksternal sekaligus.
Mayoritas Rakyat Afganistan saat itu menolak pemerintahan Taliban. Masyarakat internasional, utamanya negara-negara di PBB juga tidak memberi pengakuan (legitimasi), hanya beberapa negara di antaranya ; Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Pakistan,-yang kemudian berbalik melawan mereka setelah serangan 11 September 2001, yang dianggap mendukung al-Qaeda pimpinan Usamah Bin Laden, sehinga pemerintahan Taliban terisolasi dan tereleminasi.
Memori traumatik atas pemerintahan Taliban masa lalu, terutama kalangan perempuan dimana hak-hak mereka diberangus tentu belum pupus. Maka, Taliban mesti menyadari hal itu dan perlu didorong terus untuk membentuk pemerintahan rekonsiliatif, komprehensif dan inklusif.
Model pemerintahan rekonsiliatif yang melibatkan faksi-faksi politik dan suku di Afganistan serta pemerintahan inklusif yang menghargai hak-hak warga negara, utamanya kaum perempuan menjadi keniscayaan.
Di sini, negara-negara Islam atau yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), termasuk Indonesia diharapkan dapat berperan, sehingga pemerintahan Afganistan ke depan mendapat pengakuan dan legitimasi baik nasional, regional maupun internasional. Penarikan pasukan Amerika Serikat dan kemenangan Taliban tidak bisa dipungkiri akan dijadikan momentum oleh pihak tertentu untuk kepentingan geopolitik di kawasan.
Dinamika Geopolitik
Saat hampir menguasai sejumlah wilayah di Afganistan, sejumlah elit Taliban bergerak cepat mencari dukungan, baik politis, ekonomi maupun finansial. Perwakilan Taliban mulai bergerilya mencari dukungan politik dari negara-negara di luar blok aliansi Amerika Serikat seperti ; Rusia, Iran dan China. Pada 28 Juli 2021, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menyambut baik Kepala Komite Politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, di kota Tianjin, China melakukan pertemuan untuk dapat bekerjasama dengan Taliban.
Dengan dukukungan Rusia, Iran dan China, tentunya semakin menguatkan posisi Taliban dalam konteks hubungan diplomatik di kawasan, sehingga menambah keyakinan Taliban, bahwa kelompok (Islam) yang dinilai ekstrem itu mendapat pengakuan sebagai kekuatan politik dipanggung regional dan global.
Menyikapi kemenangan Taliban pasca jatuhnya Kabul (15/8/2021), pergerakan geopolitik di kawasan mulai dinamis. Berselang beberapa hari, Utusan Khusus China untuk Afganistan, Yue Xiao Yong melakukan pertemuan dengan Menlu Iran, Javad Zarif di Teheran membahas masa depan Afganistan.
Bagi China, selain kepentingan ekonomi untuk terlibat dalam pembangunan di Afganistan sebagai bagian dari proyek (Beltd and Road Initiative), kepentingan keamanan (security interest) juga sangat penting. Afganistan beririsan teritorial dengan Provinsi Xinjiang, sehingga China memagari wilayahnya agar tidak terdampak pengaruh radikalisme dan ekstremisme.
Maka, di sini tampak bahwa pergerakan politik di luar blok aliansi Amerika Serikat yang direpresentasikan Rusia, Iran dan China + Pakistan dan Afganistan (Taliban) akan menguatkan aliansi menghadapi hegemoni Amerika Serikat di kawasan.
Di sisi lain, terjadinya aliansi Pakistan-Taliban-China tentu mengkhawatirkan India yang sedang dikooptasi ke dalam aliansi Amerika Serikat dalam mekanisme (QUAD) melawaan China di Indo Pasifik. Maka, hengkangnya pasukan AS dari Afganistan dan potensi terjalinnya aliansi Taliban-Pakistan-China, akan membuat posisi India semakin “terjepit”.
Dinamika geopolitik di kawasan Timur-Tengah juga terus bergerak. Kebekuan relasi politik dan diplomatik antara Qatar dengan negara-negara yang sempat memblokade seperti ; Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir, tampak mulai mencair. Pasca penguasaan Taliban atas Kabul, pertemuan antara elit politik di negara-negara Teluk dengan pemerintah Qatar tampak semakin intensif untuk membahas isu (keamanan) terkini di kawasan.
Qatar yang saat diblokade berada dalam satu blok dengan Turki dan Iran, akan memainkan peran penting dalam pembangunan Afganistan ke depan pasca kemenangan Taliban. Selama ini Qatar memfasilitasi komunikasi politik antara Taliban dan pemerintah Afganistan dalam rangka proses rekonsialiasi.
***
Belajar dari pengalaman, Taliban (sekarang) tampaknya berkomitmen untuk melakukan format rezimnya yang lebih inklusif, sehingga diharapkan memiliki pijakan diplomatik yang lebih baik dan luas. Walaupun geopolitik di kawasan tampak dinamis menyambut kemenangan Taliban, negara-negara penentang hegemoni Amerika Serikat seperti Rusia, Iran dan China bersikap “hati-hati” untuk mengakui pemerintahan Taliban, apalagi terlibat secara agresif di Afganistan. Penarikan pasukan Ameriak Serikat dan sekutunya dari Afganistan dikhawatirkan hanya menjadi “jebakan batman” untuk menciptakan distabilitas dalam format baru. Bisa jadi, ISIS dan Taliban akan “beradu” atau “diadu” di negeri Mullah itu.
*) Pemerhati Politik Internasional, Alumni Pascasarjana Kajian Pemikiran Politik Islam, Universite Ezzitouna, Tunisia.
