Raja Maroko Tolak Negosiasi Masalah Sahara Barat

The Prime Minister, Shri Narendra Modi meeting the King Mohammed VI of Morocco, on the sidelines of the 3rd India Africa Forum Summit 2015, in New Delhi on October 29, 2015.

Raja Maroko, Mohammad VI (2015)/en.Wikipedia.org

Hiramedia : Dalam pidato peringatan 46 tahun “al-Masirah al-Hadra´” atau pawai hijau, Raja Maroko, Mohammed VI, menegaskan bahwa bagi Maroko, Sahara Barat adalah fakta yang tak terbantahkan, dan itu adalah masalah yang tidak perlu diperdebatkan dan dinegosiasikan.

Raja Mohammad VI, seperti dilansir aljazeera.net (6/10/2021) menambahkan bahwa Maroko di Sahara tidak pernah dan tidak akan ada di meja perundingan. Menurutnya, Maroko tidak bernegosiasi atas Saharanya, melainkan untuk menemukan solusi damai atas konflik regional “buatan” ini, seperti yang dia gambarkan.

Dia meneguhkan dukungan Maroko untuk upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa di kawasan itu. Dia juga berbicara kepada mereka yang dia gambarkan sebagai pihak yang memiliki posisi ambigu, mengatakan bahwa Kerajaan tidak akan bekerja sama dengan mereka dalam proyek-proyek ekonomi yang tidak termasuk dalam kota-kota Sahara.

Diberitakan bahwa beberapa hari yang lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi yang memperbarui mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) untuk satu tahun tambahan. Dalam hal ini, 13 negara di Dewan Keamanan PBB memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan Tunisia abstain.

Resolusi tersebut menekankan perlunya mencapai solusi politik yang realistis, praktis, tetap, dan dapat diterima bersama untuk masalah Sahara Barat berdasarkan konsensus, serta menyerukan kepada para pihak untuk melanjutkan negosiasi di bawah naungan utusan baru Italia untuk PBB Steffan de Mistura tanpa prasyarat dan dengan itikad baik.

Sementara itu, Aljazair – yang baru-baru ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko – mengumumkan bahwa penolakannya untuk kembali ke perundingan meja bundar tentang Sahara Barat, ” sebagai penolakan resmi dan tidak dapat diubah.”

Aljazair, bersama dengan Maroko, Front Polisario dan Mauritania berpartisipasi dalam pembicaraan terbaru yang disponsori PBB, tetapi mereka ditangguhkan setelah pengunduran diri utusan PBB Horst Koehler pada Mei 2019, yang digantikan bulan ini oleh diplomat veteran de Mistura.

sumber : aljazeera.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: