Penasihat Presiden Trump, Jared Corey Kushner / Foto : aawsat.com
Sebuah lokakarya tentang rencana pembangunan ekonomi di wilayah Palestina yang disponsori Amerika Serikat telah berlangsung Selasa ( 25/6/2019) di ibukota Bahrain, Manama. Hal itu sebagai bagian dari rancangan perdamaian yang diinisiasi pemerintahan Trump untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
“Visi kemakmuran untuk perdamaian adalah bagian dari visi untuk perdamaian,” kata Jared Kouchner, penasihat Presiden AS Donald Trump, sebagaimana dikutip Aljazeera.net ( 25/06/2019).
Kounchner yang merupakan menantu Presiden Donald Trump itu menegaskan bahwa ” Untuk mencapai pertumbuhan bagi rakyat Palestina tidak mungkin, tanpa solusi politik yang adil.”
Menurutnya, tujuan rencana perdamaian tersebut diharapkan dapat membawa kemakmuran bagi masyatakat Palestina, termasuk di kawasan Tepi Barat, guna menyediakan iklim yang akan menarik investor ke Timur Tengah.
Lokakarya yang akan berlangsung dua hari itu diharapkan dapat mengumpulkan dana sekitar $ 50 juta sebagai investasi selama periode 10 tahun mendatang. Hanya, saja lokakarya tersebut tidak dihadiri perwakilan Palestina dan Otoritas Palestina menolaknya.
Diberitakan bahwa Otoritas Palestina memboikot lokakarya Manama dengan dalih bahwa sisi ekonomi tidak dapat didiskusikan sebelum membahas kemungkinan solusi politik untuk substansi konflik.
Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh menekankan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat Palestina dalam Lokakarya Ekonomi Bahrain telah mendelegitimasi hal itu. Ia menggambarkan bahwa substansinya sebagai sesuatu yang lemah dan hasilnya mandul alias tidak berguna.
Menurutnya, ketidakhadiran perwakilan Palestina dalam lokakarya tersebut melemahkan legitimasinya seraya menambahkan bahwa penyelesaian masalah Palestina adalah solusi politik yaitu mengakhiri pendudukan dan mengendalikan sumberdaya daya kami, segingga kami dapat membangun ekonomi yang mandiri.
Atas sikap penolakan terserbut, Jared Kouchner, penasihat Presiden AS Donald Trump, mengkritik Otoritas Palestina. Ia mengatakan bahwa dengan menolak menghadiri lokakarya Manama, di mana pemerintah AS akan mengumumkan apa yang disebut “Perdamaian untuk Kemakmuran,” Palestina kehilangan kesempatan dan tidak menerima rancangan ekonomi yang dijabarkan dalam rencana AS yang cukup baik itu merupakan kesalahan strategis. ( Fath)
Sumber : Aljazeera.net/aawsat.com/agensi
