Gelombang Revolusi dan Demokrasi di Timur Tengah

Oleh : Fathurrahman Yahya, ( Pemerhati Politik Islam, Bergiat di The Norwegian Institute of International Affairs), Oslo.

Demontrasi di Kairo, 8 Februari 2011 di ” Tahrir Square” Kairo, Mesir : Foto/Wikipedia.org

”Bukan sesuatu yang mustahil jika kekuatan rakyat bisa melumpuhkan kekuatan penguasa otoriter yang kerap kali represif melalui kekuatan militer”.

Berbagai media internasional sedang menyoroti revolusi rakyat yang sedang berlangsung di sejumlah negara Arab di kawasan Timur-Tengah misalnya ; Libya, Yaman, Bahrain, Jordania, Aljazair, dan Suriah. Gelombang revolusi tersebut telah menghembuskan angin reformasi politik dan menggoyang pemerintahan otoriter.

Melalui protes dan demonstrasi massa yang berlangsung 30 hari, pada tanggal 14 Januari 2011, Presiden Tunisia, Zine El-Abidin Ben Ali (75) lengser dari kursi Kepresidenan setelah berkuasa selama 23 tahun. Satu bulan kemudian, 11 Februari 2011, Presiden Mesir Hosni Mubarak (82) juga mengalami nasib yang sama. Ia lengser dari kekuasaannya setelah memerintah negeri piramida selama 30 tahun. Akankah revolusi di negara-negara Arab lainnya yang kini sedang berlangsung sukses mengikuti ”Revolusi Jasmin” di Tunisia atau ”Revolusi Twitter” di Mesir? Mengapa revolusi rakyat bergolak di negara-negara Arab Timur-Tengah? Bagaimana masa depan demokrasi dan tantangannya di Tunisia dan Mesir? 

Sejumlah aktivis politik dari partai oposisi Tunisia dan Mesir membincang mengenai revolusi, tantangan dan masa depan demokrasi di dua negara tersebut dalam sebuah Konfrensi  bertajuk “Democracy at last? Egypt and Tunisia on the road to democracy” di  Auditorium Hegla Enghus Departemen Kajian Budaya dan Bahasa-Bahasa Timur (Department of Culture Studies and Oriental Languages) University of Oslo, Kamis, 12 Mei 2011 lalu. Mengapa Tunisia dan Mesir menjadi penting untuk diperbincangkan?

Tunisia dan Mesir kini sedang memasuki babak baru demokrasi. Partai-partai baru bermunculan bagai jamur di musim hujan. Euforia politik kembali menggeliat membangkitkan antusiasme baru berbagai elemen untuk berkiprah dalam kancah politik. Gerakan Islam An-Nahda (Islamic Movement An-Nadah yang dilarang berkativitas sejak Ben Ali berkuasa, sejak 1 Maret 2011 sudah diakui sebagai partai politik baru di Tunisia. Rachid Al-Gannoushi (69 tahun), pemimpin kharismatik pendiri Gerakan Islam Moderat yang tinggal di pengasingan (London) selama 22 tahun sudah kembali ke Tunisia beberapa minggu setelah Ben Ali meninggalkan negeri  itu menuju Saudi Arabia.

Berdasar hasil polling sebuah lembaga kajian di Tunisia, di antara parta-partai oposisi di Tunisia, An-Nahdah Party berada pada rangking pertama dengan dukungan (29%,), diikuti Partai Demokrasi Progressif (12.3%) Gerakan Et-Tajdid (The Movement Ettajdid) 7.1%.  

Al-Ikhwanul Al-Muslimun (Muslim Brotherhood) pada  30 April  2011, juga mendirikan partai baru bernama (Hizb Al-Huriyah wa Al-Adalah” (Freedom and Justice Party) sebagai wadah bagi pengikut setia Al-Ikhwanul  Al-Muslimun yang oleh Barat kerap dianggap sebagai kelompok Islam garis keras yang kurang akomodatif terhadap kepentingannya dan Israel khususnya. 

Partai An-Nahdah dan Muslim Brotherhood memang menarik untuk dicermati, karena dua Gerakan Islam tersebut memiliki basis massa cukup signifikan. Keduanya pernah mengalami nasib yang sama, dilarang pemerintah dan dianggap sebagai partai  ilegal.

Dalam konfrensi tersebut, dari Tunisia hadir DR.Yousra Al-Ghannoushi, dan Samir Dilou (An-Nahda Party) dan Bou Azzi (Progressive Party). Sedangkan dari Mesir hadir, DR.Essam Al-Aryan (Muslim Brotherhood/Freedom and Justice Party), Elham Al-Kassir (Popular Socialist Alliance) dan Sondos Asem (Muslim Activist). Selain para aktivis, juga hadir analis masalah politik Islam, François Burgat (Institute Français du Proche-Orient, Damascus) sebagai key note speaker.

Revolusi, Akibat Kesalahan

Mengapa revolusi terjadi di Negara-negara Arab Timur-Tengah? Revolusi yang sedang berlangsung di sejumlah Negara Arab di kawasan Timur-Tengah dan yang sudah berhasil seperti Tunisia dan Mesir, menarik untuk dicermati, karena akan memunculkan fenomena politik yang lebih bebas bersuara. Dengan demikian, akan lahir pula elemen-elemen baru dalam kancah politik untuk memperkenalkan diri sebagai pihak yang dipercaya ” , kata Profesor Bjørn Olav Utvik dari University of Oslo dalam sesi pembuka acara konferensi.

François Burgat menilai bahwa gelombang revolusi di Timur-Tengah sesungguhnya memberi sinyal positif dan optimistik, “Tetapi perlu disadari bahwa revolusi itu terjadi akibat dari kesalahan yang terjadi dalam landscape politik Islam di Timur-tengah, baik secara internal maupun eksternal”, kata analis politik Islam asal Perancis yang berpindah-pindah tempat dari Aljazair, Mesir kemudian Suriah ini.

Di antara kesalahan tersebut menurut Burgat bahwa secara internal, institusi-institusi (negara) sangat terikat dengan penguasa represif, Masyarakat madani (civil society) hanya bergumul dengan isu-isu hijab, dsb. dan figur muslim kharismatik banyak berbicara atas nama penguasa, bahkan mendukung rezim otoriter. Adapun secara eksternal, menurut Burgat, Barat, utamanya Eropa juga sebenarnya keliru dalam mengelola konflik di Timur-tengah, salah satunya karena  kerap hanya melegitimasi satu pihak (penguasa otoriter) dan mengkriminalisasi pihak lain (oposisi tulen). “Barat mendukung suatu pemilihan yang fair dan demokratis, tetapi pada saat yang sama juga menolak hasil pemilihan yang fair dan demokratis. Seperti itulah kiranya gambaran dinamika politik yang terjadi di Timur-tengah”, kata François Burgat.

Pasca revolusi, Tunisia dan Mesir kini memasuki babak demokrasi dan sedang menghadapi tantangan demokrasi itu sediri yang sudah lama absesn di dua negara tersebut.  

Bayang-bayang Rezim lama

“Penguasa otoriter sudah pergi, tetapi revolusi di Tunisia belum usai dan masih menjadi pembincangan berbagai kalangan,” kata Yousra Al-Ghannoushi, salah seorang keluarga pendiri Gerakan An-Nahdah, Rachid Al-Ghannoushi. Tantangan dan hambatan baik internal maupun eksternal masih menghadang.

“Pemerintahan bayangan – rezim lama – tampak terlihat, karena masih banyak tangan-tangan rezim Ben Ali yang memiliki mentalitas ekslusif”, jelas Yousra.

Ben Ali memang mengatakan bahwa ia membawa demokrasi, tetapi demokrasi hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk setiap orang, sehingga ada orang berkata tentang kematian politik di Tunisia, Youra melanjutkan. Ia berharap agar negara-negara (Eropa) yang peduli terhadap demokrasi, utamanya dari negara–negara Skandinavia untuk membantu proses transisi demokrasi, baik di Tunisia maupun di Mesir.

Saat ditanya mengenai agenda politik partai An-Nahdah jika memiliki kesempatan untuk mengendalikan Negara (Tunisia), apakah akan mengubah konstitusinhya dari sekuler menjadi Islami? Dengan tegas Yousra Al-Ghannoushi menjawab bahwa masalah itu bukan menjadi perioritas utama partainya saat ini. Fokus utama perjuangan partai An-Nahdah adalah terciptanya atmosfir politik yang demokratis, persamaan hak antara pria dan wanita, kebebasan pers dan masalah Hak Asasi Manusia. Menurut Yousra, masih banyak tokoh dan aktivis An-Nahdah yang disiksa dan dipenjara pada saat Ben Ali berkuasa.

Tunisia kini sedang mempersiapkan undang-undang pemilu yang diagendakan pada 24 Juli mendatang. Komposisi yang ideal pada pemilu nanti adalah 50 % pria dan 50 % wanita, kata Samir Dilou, pengacara partai An-Nahdah..Samir berharap agar semakin banyak wisatawan asing yang datang ke Tunisia tidak hanya menikmati keindahan alamnya, tetapi juga bisa menikmati wisata demokrasi di sana, kata Samir, disambut tawa para hadirin. Lalu, bagaimana dengan demokrasi di Mesir?

Mesir, butuh Independensi

Di antara tiga pembicara dari negeri seribu menara itu, Essam El-Aryan menjadi pusat perhatian peserta konferensi. El-Aryan adalah tokoh dan aktivis Al-Ikhwan Al-Amuslimun (Muslim Brohterhood) yang cukup vokal dan pernah mendekam di penjara Mesir. El-Aryan juga ikut serta dalam protes dan demonstrasi di Tahrir Squer Februari 2011 lalu menuntut Presiden Hosni Mubarak turun.

“Era demokrasi di Mesir akan dimulai. Pemerintahan baru akan lahir setelah banyak darah mengalir bercucuran”, kata El-Aryan mengawali pembicaraannya.

 “Kami memiliki segalanya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baru di Mesir, kami membuka diri untuk semua peradaban, bukan benturan peradaban (Clash of  Civilizations). Tantangan kami ke depan adalah terbentuknya pemerintahan baru bukan konflik sektarian, Mesir punya sejarah panjang dalam menangani konflik. Mesir tidak saja penting bagi orang Mesir, bagi kawasan Timur-Tengah, tetapi juga bagi dunia”, lanjut El-Aryan.

Mesir baru diharapkan dapat membangun hubungan dengan dunia luar berdasar pada sikap saling menghormati,  kesamaan kepentingan dan nilai-nilai. Mesir butuh independensi yang riil.

“Tantangan utama kami adalah demokratisasi, terbentuknya pemerintahan sipil  dan terciptanya suasana kewarnegaraan baru bagi rakyat Mesir itu sendiri. Demokrasi bukan hanya untuk memperoleh buah untuk dimakan, tetapi untuk memperoleh institusi agar bisa hidup. Jika demokratisasi di Tunisia dan Mesir berhasil, maka  akan menghapus image Barat selama ini bahwa negara Arab tidak cocok untuk demokrasi dan mesti dipimpin oleh seorang diktator”, kata El-Aryan, juru bicara Freedom and Justice Party.

Dalam sesi rekomedasi, tiga pembicara dari Mesir, El-Aryan, Elham al-Kassir dan Soundos Asem sepakat bahwa Mesir butuh independensi, memberi impian kepada rakyat, memberi pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan kesejahteraan, bukan tindakan militer yang represif. Selain itu, mereka menginginkan negara sipil, demokrasi dengan sistem parlementer dan kebebasan pers.

Fleksibel dan Akomodatif

Saat para oposisi dari kedua Negara-Tunisia-Mesir- itu bicara dalam konfrensi tersebut, ada sinyalemen yang sangat positif bahwa dua Partai oposisi-An-Nahdah dan Al-Ikhwanul Al-Muslimun-Freedom and Justice Party tampaknya akan lebih fleksibel dan akomodatif dalam membangun hubungan yang baik dengan dunia Barat-Eropa.

Perbincangan para oposisi dalam  konfrensi ini semakin membuka tabir lebih terang bahwa dua organisasi-Gerakan Islam (An-Nahdah dan Al-Ikhwanul Al-Muslimun-yang selama ini dikhawatirkan akan mengancam kepentingan Barat-jika berkuasa-justru bisa menjadi mitra Barat.

Mereka mengharapkan negara-negara Barat, utamanya Norwegia dan negara-negara Skandinavia untuk ikut serta membantu transisi demokrasi, baik di Tunisia maupun Mesir. Lebih sepesifik lagi mereka ingin agar Barat (Eropa) menerima hasil pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juli di Tunisia, dan bulan November 2011 di Mesir apapun hasilnya, bukan menolak atau meboikotnya.  Tetapi sejauh ini, Froncois Bugat belum bisa memastikan model pemerintahan seperti apa yang akan menjadi prototype di Tunisia dan Mesir apakah model pemerintahan sekuler di Turkey, Iran atau yang lain.

Profil Partai Islam An-Nahdah

“Harakat Al-Nahda Al-Islamiyah” (Gerakan Kebangkitan Islam) didirikan oleh seorang tokoh kharismatik, Rachid Al-Ghannoushi pada tahun 1980-an.


Gerakan Islam yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik ini menganut meideologi iIslam moderat dan menyuarakan terciptanya demokrasi  Islam, pluralisme politik dan dialog dengan Barat. Pada pemilu tahun 1989, partai An-Nahdah dilarang oleh pemerintah Zine El-Abidin Ben Ali. Sejumlah anggota Partai An-Nahdah secara independen mengikuti pemilu, tetapi pada tahun 1991, partai tersebut resmi dilarang beraktivitas.

Setelah Zine El-Abidin Ben Ali turun tahta, pendiri An-Nahdah kembali ke Tunisia bergerak cepat untuk ikut serta dalam kancah politik nasional. Pada tanggal 30 Januari 2011, tokoh sekaligus pendiri An-Nahdah, Rashid Al-Ghannoushi  kembali ke Tunisia. Pada tanggal 11 Maret 2011, An-Nahdah secara resmi diumumkan sebagai partai yang legal dan siap berpartisipasi dalam proses transisi demokrasi di Tunisia.    
Perofile Al-Ikhwan Al-Muslimun (Muslim Brotherhood)

Gerakan Islam (Muslim Brotherhood) yang tersebar di banyak negara Arab ini didirikan oleh seorang tokoh dan cendekian muslim kharismatik, Hassan Al-Banna pada tahun 1928 di Mesir.

Al-Ikhwan Al-Muslimun merupakan oposisi yang cukup berpengaruh di sejumlah negara Arab di kawasan Timur-Tengah, utamanya di Mesir. Sejak awal, Al-Ikhwan Al-Muslimun berasaskan ideology Islam, menuarakan pan-Islamisme, demokrasi Islam. Slogan politik yang diusung selama ini adalah “ Al-Islam  Huwa Al-Hal “ atau “Islam adalah solusi”.

Aktivitias Al-Ikhwan Al-Muslimun (Muslim Brotherhood) dimulai  sebagai organisasi sosial, menyebarkan dakwah Islam, mendirikan rumah sakit, panti asuhan, Kegiatan sosial yang dilakukan Al-Ikhwan Al-Muslimun tersebut menyentuh problem masyarakat kebanyakan di Mesir, sehingga organisasi ini mendapat dukungan yang cukup signifikan di Mesir.  Al-Ikhwan Al-Muslimun ikut serta dalam perang tahun 1947 antara Mesir dengan Israel.
Pada tahun 1952, setelah terjadinya revolusi di Mesir yang didukung oleh  Al-Ikhwan Al-Muslimun, organisasi ini kemudian dilarang pemerintah Mesir dan para anggotanya dimasukkan ke dalam penjara. Pada tahun 1980-an, Al-Ikhwan Al-Muslimun mulai memasuki arena politik di Mesir ikut dalam pemilu beraliansi dengan beberapa partai oposisi lainnya. Kemudian, Pada tahun 2005, Al-Ikwan Al-Muslimun memperoleh 20% kursi di Parlemen Mesir. Perolehan kursi tersebut membuat gusar pemerintahan Hosni Mubarak, sehingga dipecah belah.

Tahun 2011, Al-Ikhwan Al-Muslimun ikut serta dalam demontsrasi dan revolusi di Mesir menuntut mundur Presiden Hosni Mubarak. Dan, bulan Maret lalu, Al-Ikhwan Al-Muslimun mengumumkan lahirnya partai baru bernama “ Hizb Al-Hurriyah wa Al-Adalah/Freedom and Justice Party” untuk ikut pemilihan parlemen di Mesir bulan Nopember 2011 mendatang.

Next Post

Jati Diri Partai Islam

Sat Jun 22 , 2019
Share […]